SuaraPemerintah.ID-Presiden Joko Widodo diketahui akan melakukan pembangunan kota baru di beberapa provinsi di Indonesia pada 2022. Hal tersebut terungkap dari dokumen Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.
Salah satu sektor prioritas nasional yang akan dikerjakan pemerintah pada 2022 yakni membangun wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Salah satu upaya akan dikerjakan pemerintahan Jokowi adalah dengan membangun kota baru.
Jokowi diketahui akan membangun kota baru di Maja, Provinsi Banten, Tanjung Selor di Kalimantan Utara, Sofifi di Maluku Utara, dan Sorong di Papua Barat. Dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 1 triliun atau tepatnya sebesar Rp 1.028.251.400.000.
“Pembangunan kota baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong Rp 1.028.251,4 (dalam juta),” dikutip Lampiran III Salinan Perpres 85/2021, Senin (27/9/21).
Secara rinci, pembangunan kota baru Maja di Provinsi Banten, pemerintah akan gelontorkan dana sebesar Rp 380,1 juta. Pembangunan kota baru Tanjung Selor di Kalimantan Utara Rp 99,5 miliar.
Kemudian Pembangunan kota baru Sofifi di Provinsi Maluku Utara Rp 87 miliar. Dengan adanya pembangunan kota baru Sofifi di Maluku Utara ini, pemerintah berharap kawasan ini bisa menjadi pusat pertumbuhan baru.
Adapun pembangunan kota baru Sorong di Provinsi Papua Barat Rp 22,87 miliar. Pemerintah berharap pembangunan kota baru Sorong dapat ditujukan sebagai pusat aglomerasi wilayah, pendukung kawasan industri dan pariwisata dengan fokus pada pengembangan transportasi publik perkotaan, air minum bersih dan sanitasi, drainase, serta pengelolaan sampah dan limbah yang aman.
Sebagai gambaran, Dalam RKP 2022, Jokowi telah menetapkan tujuh sektor prioritas nasional. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan seperti dilansir dari cnbc indonesia.com.
Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Ketujuh, memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.