.webp)
SuaraPemerintah.ID –Â Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan, pemerintah telah menugaskan TNI dan Polri untuk mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi PKL dan Warung terdampak akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di seluruh Indonesia. Masing-masing instansi akan memberikan dana untuk 500.000 penerima manfaat program dengan dan Rp 600 miliar.
“TNI dan Polri diberikan kewenangan untuk menyalurkan kepada PKL sebanyak 1 juta penerima untuk PKL dan UMKM, jadi masing-masing 500 ribu (penerima),” tutur Sri Mulyani dalam Dialog Menko Perekonomian, Kepala BPKP dengan Penerima BT-PKLW di Kota Medan, Kamis (9/9/21).
Dalam hal ini, masing-masing instansi bakal diberikan dana sebanyak Rp 600 miliar untuk diberikan kepada masyarakat. Sehingga penerima akan mendapatkan dana BLT sebesar Rp 1,2 juta.
“Rp 600 miliar untuk TNI dan Rp 600 miliar untuk Polri untuk disalurkan ke warung nasi atau PKL,” paparnya.
Masih kata dia, penunjukkan TNI dan Polri langsung diminta Presiden Joko Widodo. Dengan alasan dua institusi ini dapat memahami kondisi masyarakat terdampak.
TNI dan Polri selama pandemi menjalankan tugas dalam pencegahan penyebaran virus corona di masyarakat. Sehingga beberapa tempat usaha terpaksa ditutup dalam menekan angka positif corona.
“Tugas TNI dan Polri bisa dipahami masyarakat karena memang kita minta warungnya harus tutup atau berpindah, makanya dikasih bantuan. Itu yang disampaikan Presiden buat UMKM yang disalurkan ke TNI Polri,” ujarnya.
Menteri Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada Polri dalam rangka menyalurkan bantuan dari pemerintah. Pendataan dilakukan Polri untuk memastikan penerima BLT belum pernah mendapatkan bantuan program apapun dari pemerintah.
Selain itu, selama penyaluran bantuan, penerima akan mendapatkan tanda terima dan dilakukan pendokumentasian. Kemudian tanda terima dan dokumentasi tersebut langsung di data menggunakan sistem digital.
“Senang sekali dari Polri ini bikin sistem. Mereka pakai sistem tanda terima dan di foto dan dimasukkan ke sistem,” katanya.
Tambah dia, sistem yang digunakan ini dapat memastikan bahwa para penerima BLT tidak menerima bantuan lain dari pemerintah. Sehingga bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih dan lebih berkeadilan. Ini sekaligus memastikan agar dana bantuan yang diberikan pemerintah tidak disunat oleh pihak manapun.
“Kita harapkan yang diterima masyarakat ini utuh dan tidak kurang satu rupiah pun,” ujarnya.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara uji coba penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pemilik warung dan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Medan. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan Kapolrestabes Kota Medan kepada masyarakat sekitar yang terdampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.
“Pagi ini kita saksikan uji coba pemberian BLT kepada pemilik warteg (warung nasi) dan PKL dalam bentuk tunai yang distribusinya melalui TNI dan Polri,” kata Menko Airlangga di Kota Medan, Kamis (9/9).
Menko Airlangga mengatakan dirinya ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk melakukan uji coba dengan sistem yang dilakukan oleh Polri. Dalam program BLT PKL-Warung ini akan dibagikan dana sebesar Rp 1,2 juta dengan jumlah penerima sebanyak 1 juta.
Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan kepada para pemilik warung dan PKL yang terdampak PPKM Level 4 di seluruh Indonesia.
“Saat kita menerapkan PPKM level 4 dengan persiapan regulasi dana anggaran,. Ini bisa diuji coba di Kota Medan, untuk 1 juta paket sebesar Rp 1,2 juta atau setara dengan BPUM,” kata dia.
Adanya bantuan ini diharapkan bisa membantu para PKL dan warung yang terdampak. Bantuan juga diberikan langsung oleh TNI Polri melalui Babinsa dan Babinkantibnas. Sehingga bantuan langsung diterima masyarakat.
“Alhamdulillah sekarang bisa dicairkan, ini bisa dilanjutkan melalui TNI dan Polri di berbagai wilayah, oleh Babinsa dan Babinkantibnas,” tutupnya.
