.webp)
SuaraPemerintah.ID –Â Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menjadi momentum perbaikan evaluasi kebijakan.
“Pembangunan berkelanjutan pada intinya adalah tentang bagaimana kita dapat mewujudkan kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa mengobarkan kebutuhan generasi masa depan,” jelas Wapres Ma’ruf dalam sambutannya di hadapan seluruh kepala daerah yang hadir dalam acara pembukaan Rakernas APPSI di Discovery Kartika Plaza Hotel, Badung, Bali, Senin (9/05) dikutip dari liputan6.com.
“Sehingga orientasi pembangunan di masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang non ekstraktif, ramah lingkungan, dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara,” tuturnya.
Menurut Ma’ruf Amin, sesuai dengan amanat konstitusi bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat pembangunan. Termasuk meningkatkan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, serta peningkatan daya saing daerah.
“Pemerintah daerah seyogyanya mengambil kebijakan yang lebih dekat dengan aspirasi rakyat. Pemerintah daerah mesti menerapkan prinsip yakni merubah paradigma dari sekedar menata atau order, menjadi melayani atau memenuhi kebutuhan rakyat termasuk membangun interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan,” imbuh dia.
Dalam kesempatan itu, Wapres memberikan pedoman terkait penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah.
Pertama, kata Wapres Ma’ruf Amin, saat ini bangsa Indonesia masih berjuang untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19. Untuk itu, program-program yang ada mesti lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penanganan kemiskinan.
“Penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi. Terkait hal ini saya minta penyerapan APBD dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat apalagi mengendap di bank-bank daerah,” jelas dia.
Kemudian yang kedua, Ma’ruf mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah masing-masing. Pemerintah setempat mesti menciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM melalui institusi ekonomi, juga memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat terutama generasi muda.
“Ketiga, menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Dengan produk dalam negeri akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, utamanya dalam mengahadapi tantangan ekonomi global saat ini, sehingga aparat Pemda agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri sehingga produk buatan kita menjadi ada di rumah sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi, jika tidak sekarang kapan lagi,” kata Ma’ruf Amin.
Selanjutnya keempat, Ma’ruf meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), antara lain dengan pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan dan penguatan teknologi digital.
“Kelima, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu saya minta seluruh gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN, karena sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah,” ujarnya.
Tidak ketinggalan, Ma’ruf berharap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi, mencegah korupsi kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan. Termasuk praktik jual beli jabatan yang masih saja terjadi di negeri ini.
“Saya juga titip kepada gubernur untuk mendorong penyelenggaraan mal pelayanan publik di kabupaten dan kota di masing-masing provinsi, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, karena ini adalah langkah strategis dalam perbaikan sistem pelayanan publik di Indonesia,” Ma’ruf menandaskan.
