SuaraPemerintah.ID – Sepuluh orang pegawai utusan lima organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dilatih cara mengimplementasikan e-arsip terintegrasi.
OPD dimaksud adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kominfo, BKPSDMD, Biro Umum, serta Biro Organisasi Setda Pemprov Babel.
Pelatihan yang dikemas melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi E-Arsip Terintegasi (Srikandi) selama dua hari 21-22 Juli 2022, dan selenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tersebut, dibuka Kepala DKPUS Babel Rakhmadi.
Dalam acara pembukaan yang berlangsung Kamis (21/7/2022) di Hotel Santika, Pangkalanbaru, Bangka Tengah, turut dihadiri Koordinator Wilayah II B ANRI, Prihatni Wuryatmini, Kabid Pengelolaan Arsip Daerah DKPUS Babel Doni Golput, dan peserta Bimtek.
Kepala DKPUS Babel Rakhmadi menjelaskan, sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka layanan administrasi pemerintahan baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah diupayakan berbasis elektronik meliputi layanan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan.
Kemudian pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dikatakan Kepala DKPUS Babel Rakhmadi, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi instansi pusat dan pemerintah daerah.
Maka dari itulah diciptakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh ANRI bekerja sama dengan KemenPAN RB, Kominfo dan BSSN, dinamakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi disingkat Srikandi.
“Dengan adanya Aplikasi Srikandi berbasis elektronik dan dapat diakses melalui komputer maupun mobile phone, maka pemberian layanan kearsipan kepada seluruh unit kerja di lingkungan pemerintah daerah menjadi berkualitas, aman, cepat, mudah, terjangkau, terukur, efektif dan efisien,” ungkap Kepala DKPUS.
Namun, terdapat beberapa kendala untuk mewujudkan layanan dalam aplikasi ini, terutama syarat utama adalah Peraturan Gubernur terntang tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.
Selain itu, ditambahkan Rakhmadi, dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional serta sarana dan prasana lainnya seperti perangkat komputer, scanner dan didukung dengan layanan internet yang stabil.
“Dengan diadakannya Bimtek ini, diharapkan utusan – utusan dari lima perangkat daerah dapat memahami bagaimana cara membuat akun dan menjalankan Aplikasi Srikandi di perangkat daerah masing-masing,” tutup Kepala DKPUS Babel Rakhmadi.
Koordinator Wilayah II B ANRI, Prihatni Wuryatmini menyampaikan, tahun ini sudah 26 pemerintah daerah termasuk Provinsi Babel yang sudah konek data-datanya melalui Aplikasi Sriknadi, dan masuk ke Bappenas dan Sekretariat Negara.
Ia berterima kasih kepada Kepala DKPUS Babel yang telah memberikan dukungan terkait Aplikasi Srikandi yang juga akan diimplementasikan di Provinsi Babel.
Bimtek Aplikasi Srikandi tersebut menghadirkan para narasumber dari ANRI, salah satunya adalah Koordinator Wilayah II B ANRI, Prihatni Wuryatmini.
