.webp)
SuaraPemerintah.ID –Â Wagub Sumatera Selatan (Sumsel) komitmen mendukung berbagai upaya menurunkan stunting di Sumsel. Salah satunya melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan
Hal ini dikatakannya saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Mediheryanto, S.H., M.H., sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan tersebut bertempat di Ruang Kerja Wakil Gubernur Sumsel, Rabu, (24/8/22)
Mawardi katakan, Presiden Jokowi dalam arahannya memang sudah menekankan target angka prevalensi stunting di tahun 2024 yakni di bawah 14 persen. Hal ini tentu bisa dicapai apabila ada kerjasama dan komitmen antar OPD dan stakeholder. Baik itu secara teknis maupun dalam hal anggaran.
“Pemprov Sumatera Selatan siap berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan. Paling tidak komitmen Pemprov Sumsel dalam penentuan kebijakan anggaran dan upaya pencegahan. Saya ingin hal ini terarah kedepannya,” ujarnya.
Untuk itu, MY secara khusus meminta agar OPD terkait segera melakukan rapat koordinasi secara internal dengan mengundang BKKBN. Rapat ditujukan untuk menyusun langkah kebijakan dan anggaran yang akan dirumuskan dalam RPJMD kedepannya dalam rangka penurunan angka stunting.
Langkah ini juga disertai dengan petunjuk teknis tertentu sehingga dapat diterapkan di Kab/Kota Sumsel. Dalam pelaksanaannya, MY tidak lupa mengingatkan agar TPPS Prov tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat atau Kementerian terkait.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Mediheryanto, S.H., M.H., ungkapkan Sumatera Selatan menjadi salah satu dari 17 Provinsi yang akan dilakukan evaluasi percepatan penurunan stunting yang akan dilaksanakan pada 24 Agustus s.d. 7 September 2022 oleh BPKP Pusat.
Turut hadir Inspektur Prov Sumsel, Bambang Wirawan, SE., M.M., Ak, CA., dan Kepala Dinas PPPA Sumsel, Henny Yulianti.
