.webp)
SuaraPemerintah.ID – Bupati Blora Arief Rohman turun ke lapangan menindak tegas adanya penarikan iuran kepada para penerima bantuan langsung tunai DD atau BLT DD di Desa Kaser, Kecamatan Tunjungan.
Hal tersebut dilakukan usai Bupati Blora menerima laporan dari warga setempat. Ia pun juga memerintahkan dengan tegas untuk mengembalikan iuran tersebut kepada warga yang dimintai.
Selain itu, pihak yang terlibat akan segera dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait tindakan yang dilakukan tersebut.
“Begitu menerima laporan kejadian di Keser, saya dan rombongan langsung k lokasi untuk menindaklanjuti,” ujar Bupati Blora didampingi Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, Wakapolres Blora, Kompol Christian Chrisye Lolowang, perwakilan Kodim 0721 Blora, Senin (26/9/22).
Bupati Blora memberikan imbauan kepada warga penerima BLT, bahwa bantuan tersebut adalah hak warga penerima dan dengan alasan apapun iuran tersebut tidak dibenarkan.
“Ini adalah hak panjenengan. Ketika ada yang ‘minta’ iuran, arisan atau apapun, itu tidak dibenarkan! Untuk itu, saat ini juga (Senin siang) kita minta bisa dikembalikan ke panjenengan semua” tegas Bupati Blora.
Bupati Blora mengungkapkan bahwa dari Polres, Saber Pungli akan tetap meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terlibat, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Nantinya saber pungli dengan inspektorat, dan kejaksaan, akan terus berkoordinasi.
“Jadi intinya Pak Kapolres akan tetap panggil untuk mintai keterangan, apakah ada unsur dan sebagainya. Nanti lebih lanjut tim akan bekerja, dan kita minta tim saber pungli untuk proaktif menerima masukan dari masyarakat dan menindaklanjuti kalau ada laporan laporan,” ungkapnya.
Dikatakan, kalau niatnya untuk tempat ibadah (mushola) mestinya tidak hanya masyarakat penerima bantuan BLT DD saja yang dimintai. Melainkan seluruh masyarakat dimintai iuran dengan catatan yakni seikhlasnya dan tidak ditentukan nominalnya sekian-sekian.
“Saya kesini, untuk menjadi perhatian bagi Kepala Desa dan seluruh perangkat kalau hal seperti ini jangan dilakukan karena tidak diperbolehkan secara aturan,” Jelasnya
Bupati yang akrab disapa Mas Arief meminta kepada semua pihak untuk melaporkan kepadanya maupun ke kepolisian, bila di lapangan menemukan hal serupa khususnya kaitannya dengan pemotongan bantuan pemerintah kepada masyarakat.
Wakapolres Kompol Christian Chrisye mengatakan, nantinya pihak yang terlibat di iuran terhadap penerima BLT di Desa Keser akan dilakukan pendalaman oleh kepolisian.
Pihaknya mengingatkan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
“Kita akan dalami niatnya seperti apa ? Kalau kita dapati nanti niatnya memang untuk pembangunan walaupun istilahnya uangnya sudah dikembalikan, kita akan lakukan pembinaan dengan inspektorat. Pembinaan dalam bentuk mengarahkan para pejabat di desa agar mengetahui aturan-aturannya,” ungkap Wakapolres.
Disampaikannya, bahwa adanya anggaran untuk bantuan tersebut harus sesuai dengan peruntukannya. Ketika tidak sesuai dengan peruntukan, diambil, itu sudah menyelewengkan anggaran.
‘’Nanti bisa masuk pungli atau korupsi,” paparnya
Kompol Chrisye mengatakan bahwa beberapa waktu lalu Gubernur Ganjar telah menyampaikan arahan agar tidak ada pemotongan bantuan. Pihak Polres juga sudah menyampaikannya kepada jajarannya yang ada di desa dan kecamatan.
Ia juga menegaskan bahwa Kepolisian terbuka untuk menerima informasi pengaduan dari masyarakat.
“Kalau ada informasi sama seperti ini bisa menghubungi saya langsung bisa juga lewat para Bhabinkamtibmas,” ucapnya.
Sementara itu, salah satu warga Desa Keser penerima BLT DD, Mutiah mengungkapkan, bahwa dirinya mengikuti pengembalian uang dari pihak desa.
Sebelumnya uangnya digunakan untuk iuran pembangunan tempat ibadah.
“Ini saya dua kali, jadi dikembalikan 200 ribu,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
