.webp)
SuaraPemerintah.ID – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu angkat bicara soal wacana penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau Jalan Berbayar di Jakarta. Masinton Pasaribu mengatakan, ia menolak kebijakan ERP tersebut.
“Sudah jelas saya pasti menolak lah. Ya masyarakat ditarifi, kebanyakan dipungut (biaya),” ujar Masinton Pasaribu, Selasa (24/1/23).
Terkait penolakannya itu, Masinton Pasaribu menjelaskan, Jalan Berbayar tentu akan memberatkan masyarakat.
“Ya rakyat jangan terlalu banyak dipungutin lah. Udah pajak sekarang juga naik. Kemudian juga banyak retribusi dan pungutan-pungutan yang memberatkan masyarakat,” papar Masinton Pasaribu
“Pemasukan masyarakat kan enggak bertambah. Pengeluarannya nambah terus. Masa ngelewatin jalan aja bayar,” lanjutnya.
Masinton Pasaribu meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta peka melihat kondisi. Menurut anggota legislatif Dapil Jakarta II itu, Pemerintah jangan hanya terus memikirkan soal penerimaan.
“Kita minta supaya Pemerintah Provinsi peka melihat kondisi. Jangan mikirin penerimaan-penerimaan terus dengan alasan untuk mengatur dan mengendalikan arus lalulintas,” jelasnya.
Adapun ia mengatakan, jika alasan Pemerintah terkait penerapan kebijakan ERP untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota. Maka transportasi massal merupakan jawabannya.
“Kalau mau mengendalikan kemacetan di Jakarta ya transportasi massal lah jawabannya. Fasilitas terhadap publik. Bukan malah membatasi dan menarifi masyarakat,” jelasnya.
Masinton kemudian memberikan contoh jalan tol, sebagai fasilitas publik yang tarifnya terus melonjak naik per tahunnya.
“Jalan tol yang udah bertahun-tahun aja harusnya udah break even point. Udah impas alasan perawatan apa segala macam, tarif tol tetap naik aja tiap tahun,” katanya.
“Itu kan memberatkan masyarakat. Terutama jalan tol yang udah lunas ya, seperti Jagorawi dan Tol Dalam Kota.” tutupnya.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
