.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Bekasi akan terus mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat berjalan dengan kondusif, aman dan lancar. Bahkan, setiap masalah yang dihadapi di pemilihan nanti juga dapat diselesaikan sesuai dengan aturan penyelenggaraan Pemilu yang berlaku.
“Kalau kita menyimak penjelasan dari narasumber, juga pertanyaan para audiens yang datang. Tentu sangat membantu sekali membuka wawasan kita. Ke depan ketika terjadi permasalahan, kita dapat memahami ke arah mana kita harus menyelesaikannya,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asda 1) Setda Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti ditemui seusai rapat koordinasi hukum dengan sejumlah pemangku kepentingan, Jumat (16/6/2023).
Sri Enny membeberkan beberapa permasalahan yang seringkali muncul dalam ajang kontestasi politik lima tahunan sekali itu. Pertama, pelanggaran administrasi di mana terdapat berkas dari calon – calon yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk maju ke tahap selanjutnya. Kedua pelanggaran kode etik, jumlah suara.
“Ada perkara gugatan yang dapat kami selesaikan melalui Bawaslu atau TUN (Tata Usaha Negara). Ataupun mengajukan hasil misal jumlah suara tidak sesuai, itu melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi harus larinya ke sana,” ucapnya.
Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi Haryanto menambahkan, rakor itu juga sekaligus memberikan pemahaman apa langkah yang harus ditindaklanjuti ketika terjadi rayuan tersebut.
“Kenapa kita menghadirkan narasumber dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bekasi, agar para SKPD paham tentang mekanisme dan tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan ketika perkara itu berlanjut sampai PTUN atau PN,” ujarnya.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
