.webp)
SuaraPemerintah.ID – Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan sistem keamanan siber (cyber security) untuk infrastruktur sistem keuangan nasional demi menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan marak terjadinya serangan siber ke perusahaan penyedia Layanan Jasa Keuangan (LJK) selama tahun 2023.
“BI akan mendorong penguatan ketahanan siber, baik dari sisi BI maupun industri. Sebab, kelancaran sistem pembayaran dan keamanan data penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung dalam peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No.41 di Jakarta, Senin (23/10).
Saat ini, pihaknya sedang merancang formula kebijakan keamanan siber yang bersifat end to end, mulai dari tata kelola penanganan siber dalam industri, langkah preventif, serta langkah resolusi apabila terjadi serangan, termasuk mekanisme koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kita punya forum yang secara reguler melakukan evaluasi ketahanan siber di industri ini. Tetapi kalau tetap terjadi ini, perlu protokol, ini sedang kita perkuat,” ujar Juda.
Selain terganggunya sistem, menurutnya, serangan siber terhadap infrastruktur sistem keuangan akan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.
“Keberhasilan serangan siber pada infrastruktur sistem keuangan pada gilirannya menyebabkan menurunnya kepercayaan pada sistem keuangan,” ujar Juda.
Selama tahun ini, beberapa lembaga yang mengurusi masalah keuangan di Indonesia terkena serangan siber, diantaranya PT Bank Syariah Indonesia (BRIS), PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN), hingga BPJS Ketenagakerjaan.
State of the Internet dalam laporannya berjudul The High Stakes of Innovation: Attack Trends in Financial Services mencatat layanan jasa keuangan di Asia Pasifik dan Jepang (APJ) dilanda 3,7 miliar serangan siber pada rentang kuartal II-2022 sampai kuartal II-2023, atau sebagai sektor yang terbanyak mengalami serangan siber.
Disamping itu, Juda Agung mengatakan tantangan utama yang akan dihadapi dalam perekonomian, yaitu mengingkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Ketegangan geopolitik antara Rusia – Ukraina yang belum selesai, ditambah dengan adanya krisis geopolitik di Timur Tengah antara Israel dan Palestina mendorong harga energi dan pangan meningkat.
“Belum selesai kita dihadapkan pada krisis perang Ukraina dan Rusia kita kembali dikejutkan dengan adanya krisis geopolitik di Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Ketegangan politik tersebut kemudian mendorong harga energi harga pangan meningkat,” ujar Juda.
Juda menambahkan, ini mengakibatkan terus meningkatnya inflasi global di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat (AS).
Kemudian, hal tersebut direspon oleh kebijakan moneter di negara maju dengan tetap mempertahankan suku bunga acuan yang tinggi dalam waktu lama atau higer for longer.
“Apalagi Amerika juga sekarang ini memerlukan pendanaan macam-macam termasuk pendanaan untuk Perang, Yellen (Menteri Keuangan AS) secara ekplisit sudah menyebutkan bahwa dia akan membackup perang yang terjadi baik di Rusia maupun di Timur Tengah yang sehingga ini memerlukan pembiayaan politik, pembiayaan keamanan sehingga pada akhirnya mendorong kenaikan yield suku bunga di AS,” katanya, dilansir dari neraca.co.id
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
