.webp)
SuaraPemerintah.ID –Â Mahkamah Konstitusi (MK) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam) melakukan penandatangan MoU kesepahaman di Lobby Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Selasa (3/10).
Pendatangan MoU tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan dan Sekretaris Jenderal Kemenpolhukam Teguh Pudjo Rumekso disaksikan langsung oleh Ketua MK Anwar Usman dengan Menteri Kemenpolhukam Moh. Mahfud MD.
Dalam sambutannya, Mahfud MD menegaskan, kerja sama ini dilakukan antara birokrasi di MK dengan birokrasi di Kemenko Polhukam, bukan kerja sama antara Menko Polhukam dengan hakim MK.
“Kerja sama ini jangan disalahpahami, bukan kerja sama antara Menko Polhukam dengan hakim MK. Ini kerja sama antara birokrasi di Mahkamah Konstitusi dengan birokrasi di Kemenko Polhukam” tegas Mahfud.
Nota kesepahaman ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kerja sama kedua belah pihak dalam bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan konstitusionalisme.
Secara rinci, nota kesepahaman ini meliputi kerja sama dalam hal koordinasi, pertukaran data dan/atau informasi hasil pengkajian dan publikasi, peningkatan pemahaman terhadap konsensus dasar berbangsa dan bernegara, pengembangan e-government dan e-court, serta kegiatan yang disepakati para pihak.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
