SuaraPemerintah.IDÂ – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari memastikan pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas adanya dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hasyim mengungkapkan saat ini tengah menyelidiki kebocoran data tersebut apakah berasal dari KPU atau bukan.
“Sedang kita selidiki itu data dari KPU atau bukan, kemudian apakah sistemnya kena hack atau tidak. Tentu kami akan tanggung jawab soal itu,” ucapnya ditemui di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta yang dilansir dari detik.com, Rabu (29/11/2023).
Hasyim pun menegaskan bahwa KPU akan bertanggung jawab atas kebocoran data yang ada jika memang data yang bocor itu berasal dari data yang dikelola oleh KPU sendiri.
“Pasti KPU tanggung jawab. Karena data itu kan dikelola KPU,” ujarnya.
Sebelumnya diketahui, threat actor bernama Jimbo membobol data pemilih dari KPU dan menjual data tersebut. KPU mengambil langkah berkoordinasi dengan BSSN.
Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (Bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp 571.559.477.
Data itu memuat terkait informasi dari dua ratusan juta data personel, di antaranya meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News


.webp)













