.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan terkait kenaikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.
Menurut Airlangga, anggaran perlinsos tersebut mengalami fluktuasi yang sejalan dengan perkembangan perekonomian. Dia mengatakan, sejak tahun 2020, anggaran perlinsos telah mengalami peningkatan yang signifikan, melebihi angka Rp440 triliun.
“Anggaran perlinsos tahun 2023 dengan pagu Rp 476 triliun itu telah terealisasi sebesar Rp 443,4 triliun. Sedangkan anggaran tahun 2024 ditetapkan dengan pagu Rp 496,8 triliun sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun 2024,” katanya di MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Kenaikan anggaran perlinsos tahun 2024, menurut Airlangga, utamanya disebabkan oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar. Dia menjelaskan bahwa harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) tahun 2023 sebesar US$ 78,43 per barel, sedangkan asumsi ICP tahun 2024 mencapai US$ 82 per barel.
“Nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan rata-rata Rp 15.230 menjadi rata Rp 15.664 di tahun 2024,” katanya.
Menurut Airlangga, kenaikan harga minyak dan nilai tukar berdampak pada kenaikan subsidi energi 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat juga kenaikan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) dari 16,5 juta KL menjadi 19 juta KL.
“Anggaran perlindungan sosial terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3% pada 2024 dan 55,9% 2024 yang mengalami kenaikan,” katanya yang dilansir dari detik.com.
Penjelasan tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas tentang alasan di balik kenaikan anggaran perlindungan sosial tahun ini, yang kini menjadi sorotan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
