.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia dalam waktu dekat. Rencananya pemerintah akan menambah 10% saham tersebut dari 51 persen menjadi 61 persen, sejalan dengan agenda yang telah disusun oleh pemerintah.
Perlu dicatat bahwa PT Freeport Indonesia telah diberikan keringanan untuk melakukan penjualan tembaga ke luar negeri hingga batas waktu Mei 2024. Hal ini menjadi pengecualian khusus setelah pemerintah mengeluarkan larangan ekspor bahan mentah mulai 10 Juni 2023, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).
Keringanan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.
Sementara itu, PT Freeport Indonesia sedang dalam proses pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik. Proyek ini ditargetkan akan selesai pada Mei 2024 dan mulai beroperasi pada Juni 2024.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa relaksasi ekspor yang diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7/2023 diberikan karena PT Freeport Indonesia telah memenuhi persyaratan terkait pembangunan smelter dan investasi yang signifikan.
“Karena sudah penuhi kriteria di atas 51 persen, dan spending dana proyeknya cukup besar. PT Freeport Indonesia sudah keluarkan USD 2,2 miliar,” terangnya beberapa waktu lalu.
Adapun Presiden Jokowi pun optimistis porsi pemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia bisa bertambah jadi 61 persen dalam waktu dekat. Meskipun proses negosiasi sangat alot, namun RI 1 memasang target pencaplokan porsi tambahan ini bisa rampung paling lambat Juni 2024.
“Ini regulasinya rampung dulu, baru negosiasinya bisa segera difinalkan. Tapi saya melihat, tadi saya targetkan enggak sampai Juni lah. Secepatnya, kalau bisa secepatnya paling lambat Juni,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Jokowi juga buka suara terkait permintaan Freeport Indonesia agar izin ekspor konsentrat tembaga bisa kembali diperpanjang. Namun, pemerintah saat ini masih fokus untuk meraup kepemilikan saham lebih besar di Freeport Indonesia.
“Ini negosiasinya dirampungkan dulu baru ngurus yang selanjutnya. Satu saja belum selesai,” tegas Jokowi.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
