.webp)
SuaraPemerintah.ID – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, hadir dalam acara pembukaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit dan peluncuran GovTech Indonesia yang dikenal sebagai INA Digital. Acara ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur digital dan transformasi GovTech untuk meningkatkan daya saing Indonesia.
“Kita harus memperkuat infrastruktur digital publik kita, seperti jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik di negara kita. Kita juga harus memperkuat transformasi ke GovTech kita dengan satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Portal ini mencakup layanan pendidikan, kesehatan, izin usaha, perpajakan, dan lainnya,” jelas Presiden Jokowi.
Peluncuran ini merupakan tahap awal dari integrasi layanan digital nasional yang akan terus diperbaiki dan dikembangkan secara bertahap.
“Ini adalah tahap awal kita memulai, tapi tidak apa-apa, migrasinya memang harus bertahap. Yang penting adalah kita mulai, ASN digitalnya disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, dan diperbaiki secara bertahap,” tambah Presiden.
Presiden Jokowi juga menekankan bahwa birokrasi seharusnya melayani masyarakat, bukan mempersulit atau memperlambat pelayanan.
“Tolok ukur kita seharusnya adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan kemudahan urusan masyarakat. Namun, bagaimana bisa lebih mudah jika ada sekitar 27 ribu aplikasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang tidak terintegrasi?” ujar Presiden.
Presiden mengkritik adanya 27 ribu aplikasi layanan publik yang tidak terintegrasi dan sering tumpang tindih, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk berhenti membuat aplikasi baru yang tidak terkoordinasi.
“Mulai tahun ini, hentikanlah pembuatan platform-platform baru. Kita punya 27 ribu aplikasi. Tahun ini saja, anggaran Rp6,2 triliun akan dipakai untuk membuat aplikasi baru dan platform baru,” tegas Presiden.
Ia juga menyoroti bahwa beberapa kementerian memiliki lebih dari 500 aplikasi, yang sering kali berubah setiap kali ada pergantian menteri atau kepala daerah.
“Setiap ganti menteri ganti aplikasi, setiap ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah, setiap ganti gubernur ganti aplikasi, setiap ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang harus kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” jelas Presiden.
Dengan adanya INA Digital, Presiden berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa disederhanakan dan terintegrasi melalui satu aplikasi.
“Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh ada lagi alasan egois seperti ‘datanya milik saya’ atau ‘datanya milik kementerian saya’. Jika kita masih memelihara ego seperti itu, kita tidak akan maju. Jadi, tinggalkan praktik-praktik lama dan mindset-mindset lama,” tandas Presiden Jokowi.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
