.webp)
SuaraPemerintah.ID – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) telah mengalokasikan berbagai anggaran untuk program tahun depan. Salah satu program tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025 dengan anggaran sebesar Rp14,69 triliun untuk 1.040.192 penerima.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud-Ristek, Suharti, menjelaskan bahwa alokasi anggaran KIP Kuliah tahun depan meningkat dari Rp13,99 triliun untuk 985.577 penerima pada 2024 menjadi Rp14,69 triliun di 2025.
Namun, pagu indikatif KIP Kuliah 2025 sebesar Rp14,69 triliun tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan usulan sebelumnya yang sebesar Rp14,73 triliun.
“Anggaran KIP Kuliah 2025 meningkat dari tahun sekarang lebih karena adanya perubahan satuan biaya untuk sebagian, bukan kebijakan peningkatan satuan biaya,” jelas Suharti dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (5/6).
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Kemendikbud-Ristek, Iwan Syahril, menambahkan bahwa pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp199,95 miliar untuk tahun depan guna mendukung program Wajib Belajar sehingga anak-anak Indonesia yang belum bersekolah karena keterbatasan biaya dapat bersekolah.
Menurutnya, anggaran tersebut termasuk dalam kegiatan Penyediaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang akan menyasar 552 anak. “Penyediaan pendidikan khusus dan layanan khusus ini akan mendapatkan tambahan anggaran karena salah satu yang berhubungan dengan wajib belajar adalah fokus pada anak yang tidak bersekolah,” kata Iwan.
Iwan juga menyatakan bahwa Kemendikbud-Ristek akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait data dan jumlah anak yang tidak bersekolah untuk mengurangi angka anak tidak sekolah.
Anggaran sebesar Rp199,95 miliar untuk tahun depan ini meningkat dari pagu tahun ini yang sebesar Rp164,545 miliar dengan target 548 anak.
Kemendikbud-Ristek juga menyiapkan anggaran sebesar Rp11,42 miliar untuk program Pendidikan Kesetaraan atau kejar paket A, B, dan C dengan target 514 anak.
Selain itu, Kemendikbud-Ristek memiliki program Pendidikan Keaksaraan yang akan menyasar 33 ribu orang dengan alokasi anggaran Rp22,39 miliar.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Aminudin Aziz, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyatakan bahwa pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp84,15 miliar untuk program perlindungan bahasa daerah. “Pelindungan bahasa daerah ini kami lakukan melalui revitalisasi bahasa daerah yang dimulai sejak 2021,” kata Amin.
Menurutnya, pada 2021 terdapat lima bahasa daerah yang direvitalisasi dan program tersebut terus berlanjut hingga kini dengan 93 bahasa daerah yang telah direvitalisasi.
Amin mengatakan pihaknya akan melanjutkan program revitalisasi bahasa daerah untuk tahun depan dengan harapan 100 bahasa daerah dapat direvitalisasi. “Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menambah jumlah bahasa daerah yang direvitalisasi menjadi sekitar 100,” katanya.
Sementara itu, anggaran senilai Rp84,15 miliar akan dibagi ke beberapa kegiatan, mulai dari rekomendasi kebijakan perlindungan bahasa dan sastra dengan anggaran Rp4,13 miliar, kegiatan penutur bahasa daerah dengan anggaran Rp38,17 miliar untuk 8.022 penutur, anggaran Rp32,73 miliar untuk bantuan dan acara, serta anggaran Rp9,1 miliar untuk pemetaan bahasa dan sastra.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
