.webp)
SuaraPemerintah.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bijaksana, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran negara. Pernyataan ini muncul di tengah potensi pelaksanaan APBN Perubahan (APBN-P) pada pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pelaksanaan APBN-P untuk mengubah APBN 2025, yang telah disusun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), adalah hak dan kewenangan presiden yang akan datang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.
“Jadi apa pun yang dilakukan itu adalah diskresi dan kewenangan pemerintahan baru,” kata dia dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI yang dilansir dari Kompas.com, Selasa (11/6/2024).
Dalam penyusunan APBN 2025, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan perwakilan dari Prabowo – Gibran. Koordinasi ini bertujuan agar APBN dapat memfasilitasi program-program yang disiapkan oleh pasangan tersebut.
“Kita mencoba memahami dan mendesaiannya sesuai dengan tadi yang disampaikan, janji-janji maupun berbagai program (Prabowo – Gibran),” ujar Sri Mulyani.
Apabila nantinya dilakukan perubahan, Sri Mulyani menekankan bahwa APBN harus tetap dikelola secara bijaksana. Ia menyadari adanya banyak aspirasi dan program yang disiapkan oleh pemerintahan mendatang. Namun, jika seluruh aspirasi dan program difasilitasi, justru berpotensi membuat APBN tidak sehat.
Pasalnya, hal itu akan membuat beban belanja negara melonjak, dan jika tidak diikuti oleh pertumbuhan pendapatan, maka akan menimbulkan defisit yang lebar serta pembiayaan utang yang besar.
“Jangan sampai mengakodomasi begitu banyak persoalan terus APBN-nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuanya sehingga APBN menjadi jebol sendiri,” tuturnya.
Permasalahan anggaran yang tidak sehat itu pun telah dialami banyak negara, di mana pada akhirnya menimbulkan krisis ekonomi. Sri Mulyani mengambil contoh Argentina sebagai negara yang kerap kali mengalami krisis akibat pelaksanaan kas negara yang tidak baik.
“Sehingga Argentina kalau abad ke-19 awal termasuk negara kaya dan paling maju, sekarang mengalami setback,” katanya.
“Ini yang akan terus kami berkomunikasi karena APBN ditetapkan dengan proses politik, kita juga harus melalui proses politik yang proper juga,” ucapnya.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
