.webp)
SuaraPemerintah.ID – Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan keberatannya terkait rencana penerapan cukai plastik. Dalam konferensi pers di kantornya pada hari Senin, Bahlil menegaskan bahwa beban pajak yang terlalu tinggi dapat menghalangi masuknya investor ke Indonesia.
“Investor itu akan datang kalau kita juga punya aturan insentif pajak yang harus membuat mereka ringan, jangan belum apa-apa sudah kita palak,” kata Bahlil Senin, (29/7/2024).
Bahlil juga menyoroti pentingnya kerja sama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, dan kementerian teknis dalam pembuatan kebijakan baru. Diskusi itu, kata dia, diperlukan agar pemerintah bisa mengetahui kendala dan dampak penerapan kebijakan baru tersebut.
“Memang idealnya menteri teknis, Menkeu dan Menteri Investasi duduk bareng untuk membicarakan hal yang terkait dengan kendala, khususnya di kewenangan masing-masing kementerian,” tambahnya.
Sebelumnya, ide untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis dan plastik telah muncul beberapa tahun lalu. Kedua komoditas ini dinilai layak dikenakan cukai karena dampak negatifnya terhadap kesehatan dan lingkungan. Pada Februari 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan potensi penerimaan dari cukai minuman manis bisa mencapai Rp 6,25 triliun.
Target penerimaan dari dua barang kena cukai ini juga sempat masuk dalam Peraturan Presiden. Namun pelaksanaan aturan ini tak kunjung terlaksana.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan masih melakukan pembahasan mengenai penerapan cukai plastik dan MBDK. Dia mengatakan pembahasan tersebut dilakukan bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, serta kementerian dan lembaga lain.
“Kami dengan BKF masih berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk kebijakan ini,” kata Askolani beberapa waktu lalu.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
