.webp)
SuaraPemerintah.ID – Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil menurunkan angka kemiskinan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar tahun 2024. Angka kemiskinan di Kabupaten Blitar turun sebesar 0,53%, dari 8,69% menjadi 8,16%.
Selain itu, angka kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan sebesar 0,5%, dari 0,79% menjadi 0,29%. Penurunan ini menempatkan Kabupaten Blitar pada peringkat kedua terendah di Jawa Timur dalam hal kemiskinan ekstrem.
“Alhamdulillah, kita berhasil menurunkan 0,53%, ini merupakan pencapaian yang membanggakan. Terima kasih kepada semua pihak dan pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dan ikhlas dalam penanganan kemiskinan ini,” ujar Bupati Blitar, Rini Syarifah.
Bupati yang akrab disapa Mak Rini ini menyebutkan tiga strategi utama dalam pengentasan kemiskinan yang harus diterapkan secara tepat sasaran: meningkatkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran, dan menghapus kantong-kantong kemiskinan.
“Langkah konkret pertama adalah penyediaan data dan analisis data by name by address agar dapat tepat sasaran. Kemudian, merumuskan rencana tindak lanjut atau rencana kerja,” jelasnya.
Mak Rini juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap program-program pengentasan kemiskinan, termasuk bantuan sosial, BKSM (Bantuan Kebutuhan Siswa Miskin), pelatihan kerja, dan pemberdayaan masyarakat. Program lain yang turut mendukung adalah jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dan pembangunan akses sanitasi air bersih.
“Program-program yang efektif dalam mendorong penurunan kemiskinan harus dilanjutkan. Target kita adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,78 – 5,30 persen di tahun 2025 dan 0,39 – 0,18 persen di tahun 2045. Sinergi dengan semua pihak sangat diperlukan,” tambahnya.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto, menambahkan bahwa Pemkab Blitar telah melaksanakan sekitar 39 program pengentasan kemiskinan dengan total anggaran sekitar Rp 324 miliar yang tersebar di 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tahun lalu, Pemkab Blitar menerima reward DID dari APBN sekitar Rp 6,3 miliar atas kinerja penanganan kemiskinan.
“Semoga tahun ini kinerja kita dapat kembali meraih reward DID. Yang lebih penting adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Blitar,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
