.webp)
SuaraPemerintah.ID – Indonesia, melalui Kementerian PPN/Bappenas, bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meluncurkan Laporan Hasil Tahunan PBB di Indonesia 2023. Laporan ini menyoroti pencapaian dan dampak dari pelaksanaan United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2021-2025, yang melibatkan 30 lembaga PBB untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah.
Tahun 2023 menjadi momen penting bagi Indonesia, terutama sebagai Ketua ASEAN, membuka peluang untuk kerja sama regional di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan komitmen Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dan menangani isu-isu global mendesak, seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial.
“Kami tetap teguh berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan menangani isu global yang mendesak seperti perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, dan ketimpangan sosial. Lima tahun ke depan juga menjadi momen krusial Indonesia untuk melaksanakan tiga pilar transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Bappenas-UN Forum di Jakarta, Rabu (18/9).
“Laporan tahunan ini bukti kerja sama kami dan tidak hanya merangkum kerja sama antara Indonesia dan PBB, tetapi juga menunjukkan kerja sama tersebut selaras dengan aspirasi pembangunan Indonesia, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,” tulis United Nations Country Team dalam laporan tersebut. Laporan tersebut merangkum hasil kemajuan PBB dan Indonesia dalam mencapai TPB/SDGs dan diorganisir berdasarkan empat area strategis UNSDCF.
Dalam area pertama, Pembangunan Manusia yang Inklusif, hasil yang dicapai termasuk meningkatkan efisiensi sistem perlindungan sosial melalui pendaftaran sosial ekonomi, yang mempengaruhi lebih dari 118 juta penerima manfaat dari berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
Bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, PBB mendukung inisiatif pangan dan gizi yang memberi manfaat bagi 25.000 anak sekolah. Pembelajaran inisiatif ini menjadi masukan bagi inisiatif makanan bergizi nasional. Proporsi penduduk yang hidup dengan HIV dan menggunakan obat antiretroviral meningkat 33 persen pada Desember 2022 menjadi 40 persen pada Desember 2023.
Kedua, di bawah pilar Transformasi Ekonomi, PBB membantu lebih dari 900 pabrik untuk meningkatkan teknologi terbaru, meningkatkan daya saing ekonomi mereka sekaligus menurunkan dampak buruk lingkungan. Lebih dari 330.000 petani menerima dukungan untuk meningkatkan praktik pertanian dan memperkuat usaha pertanian. Industri kelapa sawit telah meningkatkan pengelolaan limbah dan pemanfaatan produk baik di perkebunan maupun di pabrik—hasil dari dukungan PBB dan mitranya.
Dalam area ketiga, Pembangunan Hijau, Perubahan Iklim, dan Bencana Alam, PBB membantu mengurangi lebih dari 87 juta ton emisi gas rumah kaca, serta menyediakan energi bersih bagi 134.000 rumah tangga dari pembangkit listrik tenaga minihidro dan sistem surya fotovoltaik atap. Pengurangan limbah laut sebesar 420.000 ton dicapai melalui langkah-langkah pengurangan dan daur ulang limbah.
Terakhir, di bawah area Inovasi untuk Mempercepat Kemajuan Menuju TPB/SDGs, Indonesia, dengan dukungan PBB, berhasil mengumpulkan USD 2,2 miliar melalui obligasi tematik untuk membantu mempercepat pencapaian target TPB/SDGs. Hasil akhir dari obligasi ini memberikan dampak positif pada kehidupan 6,4 juta orang Indonesia. Lebih dari 800 juta dosis vaksin berhasil didistribusikan ke lokasi yang tepat dengan menggunakan aplikasi SMILE yang dikembangkan PBB.
“Seiring kita menyambut babak baru dalam Pemerintahan Indonesia dan mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2029, penting untuk memanfaatkan momentum ini untuk menciptakan kemitraan yang lebih kuat dan inklusif dengan PBB, dan juga harus memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB,” pungkas Menteri Suharso.
Melalui forum ini, diharapkan dapat menegaskan kembali tanggung jawab kolektif antara lembaga pemerintah, badan-badan PBB, mitra pembangunan, dan sektor swasta untuk memajukan agenda pembangunan Indonesia.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
