.webp)
SuaraPemerintah.ID – Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi bahan bakar minyak (BBM) Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik. Skema tersebut yakni mengubah subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai ke orang.
Rencana ini diungkapkan oleh Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran dan mantan Gubernur Bank Indonesia (2003-2008), yang menyebut bahwa perubahan skema ini dapat menghemat anggaran negara hingga Rp150-200 triliun per tahun.
“Ternyata hitung-hitungan kita, subsidi menjadi akan berkurang somewhere around Rp 150 to 200 trillion, dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif,” beber Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (25/9/2024).
Baca juga :Â APBN 2025 Sudah Menampung Program Unggulan Prabowo Subianto
Menurut Burhanuddin, subsidi energi di Indonesia selama ini belum tepat sasaran karena diberikan berdasarkan komoditas, bukan kepada masyarakat miskin secara langsung. “Subsidi saat ini lebih banyak dinikmati oleh mereka yang tidak seharusnya, sementara masyarakat ekonomi bawah tidak mendapatkan manfaat optimal,” jelas Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025 pada Kamis (25/9/2024).
Burhanuddin menegaskan bahwa solusi terbaik adalah memberikan bantuan subsidi langsung dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat miskin. Dengan skema tersebut, negara berpotensi menghemat anggaran hingga Rp200 triliun yang dapat dialokasikan untuk sektor yang lebih produktif.
Lebih lanjut, Burhanuddin menyebutkan bahwa subsidi energi yang diberikan sebesar Rp 540 triliun pada tahun 2023 belum memberikan dampak signifikan, terutama bagi masyarakat ekonomi rendah. Ia mencontohkan pengalamannya di Solo, Jawa Tengah, di mana masyarakat hanya mampu menggunakan listrik bersubsidi untuk satu lampu kecil.
“Nah minggu lalu saya pergi ke Solo, saya bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah, mereka bayar bulanan Rp 30 ribu, lampunya hanya satu,” ujarnya.
Burhanuddin juga menyoroti ketidakefektifan subsidi BBM dan LPG bagi masyarakat miskin. Menurutnya, banyak dari mereka yang tidak memiliki kendaraan sehingga tidak merasakan manfaat subsidi BBM. Sementara itu, LPG bersubsidi yang mereka beli hanya bertahan selama dua minggu.
“Orang-orang miskin mereka tidak menerima, tidak mendapat keuntungan dari subsidi BBM. Mereka nggak dapat sepeda motor. Mereka beli gas tapi satu (LPG subsidi) melon ini untuk 2 minggu jadi kecil sekali. Jadi kalau begitu siapa yang sebetulnya menikmati subsidi itu?,” imbuh Burhanuddin.
Dengan begitu, dia menilai seharusnya subsidi untuk energi bisa dialihkan menjadi hal yang lebih produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
“Kita kurangi subsidi tapi kita alihkan ke hal yang produktif. Itu artinya kita leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut,” tutupnya.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
