.webp)
Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun TNI, POLRI serta penyelenggara Pemilu di Kota Mojokerto menguatkan komitmen untuk menegakkan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Mengutip laman Pemerintah Kota Mojokerto, Selasa (29/10/2024), penguatan komitmen tersebut dikemas dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh camat dan lurah, Bhabinsa dan Bahabinkamtimbas serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se-Kota Mojokerto di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto
Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro menegaskan netralitas ASN bukan pekerjaan yang mudah, tapi menjadi sebuah kontradiktif, karena ASN dituntut untuk netral tapi punya hak suara berbeda dengan TNI POLRI jelas mereka tidak diberikan ruang untuk memberikan hak suara.
Baca juga : BKN Siapkan Strategi Tata Kelola ASN untuk Dukung Kabinet Merah Putih
“Untuk netralitas ASN harus memainkan peran dengan bagus, apabila tidak, harapan masyarakat untuk bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan pilkada yang berintegritas itu akan menjadi sebuah wacana belaka. Tapi saya yakin dengan kebersamaan yang ada di Kota Mojokerto yang selama ini sudah begitu masif, sinergitasnya juga sangat harmonis insyaallah ruang-ruang abu-abu ini semakin bisa kita tutupi. Saya harapkan iklim yang teduh ini tetap bisa kita jaga,” kata Ali Kuncoro.
Ia juga menegaskan tantangan zaman saat ini luar biasa volatile, yang bergerak begitu cepat namun peluangnya juga banyak. Maka, diperlukan insan pemimpin yang kuat dan berkualitas, yang betul-betul bisa melihat potensi di daerahnya untuk dikembangkan dan semuanya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat. Pilkada, menurutnya sebagai ruang demokrasi yang diberikan oleh negara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menentukan pemimpinnya.
“Potensi Indonesia sangat strategis, kita pada posisi jalur perdagangan internasional yang menhubungkan baik itu asia, australia, dan samudera pasifik dan samudera hindia. Saat ini kita sudah mencanangkan Indonesia Emas 2045 yang 2023 Indonesia akan ada bonus demografi yang akan menjadi engine untuk bergerak sehingga perekonomian kita akan naik, tentu diperlukan pemimpin yang kuat,” imbuhnya.
Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S Marunduri telah memetakan beberapa hal yang menjadi perlu diwaspadai dalam pelaksanaan Pilkada diantara perusakan APK, black campaign/hoaks, politik uang serta kurang/rusaknya surat suara.
“Ada beberapa rekomendasi untuk mengatasi kerawanan dalam Pilkada seperti melaksanakan simulasi penghitungan suara (cek waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya), antisipasi adanya korban jatuh sakit, mengantisipasi cuaca buruk (musim penghujan) dengan penyiapan TPS dan PPS alternatif, optimalisasi Patroli Gabungan TNI-POLRI dan Instansi terkait lainnya, mengintensifkan peran Gakkumdu dan Patroli Siber,” jelasnya.
Dalam FGD ini penguatan tentang netralitas juga disampaikan oleh Dandim 0815/Mojokerto Letkot (inf) Rully Noriza, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Bobby Ruswin serta Ketua KPU Usmuni dan Ketua Bawaslu Dian Pratmawati.
Sebagai informasi dalam pelaksanaan Pilkada 2024 ini di Kota Mojokerto terdapat 105.313 calon pemilih telah terdaftar dalam DPT KPU Kota Mojokerto yang akan memilih di 190 TPS di 3 kecamatan dan 2 TPS khusus. Untuk kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2024 ini, Pemkot Mojokerto telah menyalurkan dana hibah kurang lebih sebanyak 25 miliar untuk KPU, Bawaslu, Polres Mojokerto Kota serta Kodim 0815/Mojokerto.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
