.webp)
SuaraPemerintah.ID – Sebanyak 1.611 hakim di seluruh Indonesia berencana melakukan aksi cuti massal pada 7 hingga 11 Oktober 2024. Aksi ini diprakarsai oleh Solidaritas Hakim Indonesia sebagai protes terhadap rendahnya kesejahteraan dan jaminan keamanan profesi mereka.
Juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Arrasyid, menyatakan bahwa gerakan cuti bersama ini bertujuan untuk menarik perhatian pemerintah terhadap kondisi para hakim yang sudah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Selain cuti massal, beberapa hakim juga akan melakukan aksi simbolik di Jakarta, termasuk audiensi dan protes dengan lembaga terkait.
Fauzan menegaskan bahwa aksi ini bukanlah keputusan mendadak. Para hakim telah berjuang selama lima tahun terakhir untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui berbagai cara. Tuntutan utama mereka adalah penyesuaian gaji dan tunjangan yang stagnan selama 12 tahun, meskipun inflasi terus meningkat.
Sistem penggajian hakim saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, yang Fauzan sebutkan tidak mencerminkan kebutuhan aktual. Gaji hakim terendah adalah Rp 2.064.100 per bulan, sedangkan hakim dengan masa kerja paling lama hanya menerima gaji pokok Rp 4.978.000.
Meskipun aksi cuti massal ini tidak diinisiasi oleh Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Fauzan menekankan bahwa organisasi tersebut telah berperan dalam advokasi kesejahteraan hakim. Mereka berharap pemerintah akan memberikan respons yang layak, namun hingga kini harapan tersebut belum terwujud.
Dengan berat hati, Fauzan menyebutkan bahwa cuti massal ini menjadi pilihan terakhir para hakim untuk memperjuangkan martabat dan kesejahteraan profesi mereka. “Kami akan bertindak demi kepentingan dan kehormatan hakim di Indonesia,” ujarnya.
