SuaraPemerintah.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak melakukan manipulasi data inflasi. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat, 29 September 2024.
Sri Mulyani menekankan pentingnya akurasi dan kredibilitas data inflasi. “Saya menekankan sekali lagi, data inflasi harus akurat dan kredibel,” ujarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa telah melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai masalah ini.
Berdasarkan penelusuran, ditemukan sejumlah pemda yang terlibat dalam manipulasi data inflasi, meskipun jumlahnya tergolong kecil. Sri Mulyani tidak merinci lebih lanjut tentang detail temuan tersebut.
Menkeu menambahkan, ia telah mengingatkan Mendagri agar pemberian apresiasi kepada daerah tidak menciptakan distorsi pada angka inflasi. “Kami sepakat dengan Mendagri dan BPS untuk menjaga angka inflasi tetap akurat dan kredibel. Untuk reward, harus betul-betul berasal dari pencapaian (achievement) karena memang tingkat harga stabil dan baik,” tegas Menkeu.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti juga menegaskan bahwa data inflasi yang dihitung oleh BPS dikelola secara independen dan sesuai dengan kaidah statistik.
Dia menyebut setiap proses pengumpulan data oleh BPS, mulai dari pelaksanaan survei hingga pengolahan data, dilakukan dengan mengacu pada pedoman standar internasional. Seluruh penyelenggaraan statistik juga dilakukan dengan mekanisme penjaminan kualitas data, termasuk penentuan waktu, tempat, dan target responden untuk survei harga konsumen.
“Angka yang dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya dan dipertanggungjawabkan independensinya,” tegas dia.
Sementara terkait tudingan kehadiran pasar murah untuk memanipulasi angka inflasi, Amalia menyatakan inisiatif itu merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi di daerah.
Dugaan manipulasi data inflasi oleh pemda muncul usai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kepala daerah memiliki modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi.
Pasalnya, daerah yang mampu menjaga inflasi berpeluang menerima insentif dari pemerintah. Sementara daerah yang gagal mengendalikan inflasi bisa terkena sanksi.
Menurut Tito, hal itu membuat para kepala daerah menyusun strategi untuk memanipulasi angka inflasi.
Cara lain yang juga dilakukan oleh pemda adalah membuat pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang terkumpul bukan data yang riil.
Artikel ini kami lansir dari ANTARA yang berjudul “Sri Mulyani ingatkan pemda tidak manipulasi data inflasi”
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
