Pj Gubernur Sumsel Rakor Pencegahan Korupsi dalam Penganggaran APBD

PALEMBANG – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, S.H., M.S.E., secara virtual membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pencegahan Korupsi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel, yang berlangsung di Ballroom Hotel Beston Palembang pada Selasa, 12 November 2024.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Elen Setiadi menekankan pentingnya rakor ini bagi jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel untuk memastikan pengelolaan APBD yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi dalam setiap tahap perencanaan dan penganggaran.

- Advertisement -

“Rakor ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang ada dapat digunakan secara efektif sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya pada poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba,” ujar Elen Setiadi.

Elen menambahkan bahwa dalam merancang APBD, seluruh proses harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip pertama, alokasi anggaran harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat Sumsel. Kedua, proses perencanaan dan penganggaran harus berbasis pada data yang valid dan relevan. Dengan data yang akurat, setiap keputusan anggaran dapat dibuat berdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya dan menghasilkan hasil yang optimal sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

“Hal ini akan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi program-program yang benar-benar berdampak dan mengeliminasi program yang kurang efektif,” jelasnya.

Prinsip ketiga, lanjut Elen, adalah pentingnya membuka ruang bagi partisipasi publik dalam proses perencanaan anggaran. Dengan mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

“Partisipasi publik tidak hanya mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Elen juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi makro Sumsel menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data Triwulan III tahun 2024, ekonomi Sumsel tumbuh sebesar 5,04%, dengan inflasi terkendali di angka 1,09%, dan tingkat pengangguran yang relatif rendah, yaitu 3,97%.

“Dengan pengelolaan anggaran yang bersih dan bebas dari korupsi, kita dapat memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” paparnya.

Pj Gubernur mengimbau agar pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada pencapaian target pelayanan publik, dengan memprioritaskan anggaran untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, seperti pemenuhan urusan wajib dan standar pelayanan minimal (SPM). Belanja di luar urusan wajib, seperti hibah dan bantuan keuangan, hanya boleh dianggarkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah setelah memenuhi belanja prioritas lainnya.

“Pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting agar semua pihak dapat memaksimalkan perannya dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Yosi Harvandi, menyampaikan bahwa rakor ini digelar untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik, serta meningkatkan transparansi dalam penggunaan APBD Sumsel.

“Rakor ini dihadiri oleh pimpinan DPRD Sumsel, anggota DPRD, serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel,” katanya.

Tujuan utama rakor ini, lanjut Yosi, adalah untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan efisiensi belanja, memperbaiki kualitas barang dan jasa publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Drs. H. Edward Candra, MH, Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.(red)