.webp)
PALEMBANG – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, S.H., M.S.E., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatera Selatan, yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Palembang, Senin (11/11/2024).
Rakor ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Elen Setiadi mengungkapkan bahwa, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel, pada Oktober 2024 tercatat inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,09 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebesar 1,44 persen dengan IHK 107,05, sedangkan inflasi terendah tercatat di Kota Lubuklinggau, yaitu 0,89 persen dengan IHK sebesar 104,61.
Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di Sumsel pada Oktober 2024 antara lain tomat, daging ayam ras, bawang merah, serta emas perhiasan. Sementara itu, cabai merah tercatat sebagai komoditas penyumbang deflasi terbesar di seluruh kabupaten/kota di Sumsel.
“Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua, terutama karena dalam waktu sebulan kita akan menghadapi Nataru. Kita masih memiliki ruang yang cukup untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna mengatasi potensi lonjakan harga ini,” ujar Elen.
Pj Gubernur juga mengingatkan kepada seluruh Bupati/Walikota untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat pada 27 November 2024, Provinsi Sumsel akan menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan pentingnya ketersediaan bahan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir, yang perlu diawasi dengan cermat agar tidak disalahgunakan oleh calon kepala daerah untuk meraih dukungan masyarakat.
“Kami juga mengimbau agar Bupati/Walikota dapat meningkatkan ketersediaan pasokan bahan pokok melalui penggunaan dana BTT, dan untuk beras, kami akan menjalin kerja sama dengan Bulog,” tambahnya.
Elen juga meminta agar TPID di tingkat kabupaten/kota menerapkan berbagai strategi, seperti memastikan keberlanjutan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), melakukan pemantauan pasokan secara berkala, dan mendorong optimalisasi kerjasama antar daerah (KAD) dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi serta informasi.
“Selain itu, kami juga akan terus melaksanakan pasar murah, memantau harga pasar secara rutin, dan menetapkan target penurunan harga untuk komoditas yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET),” tegas Elen.
Pj Gubernur juga mengingatkan agar seluruh upaya yang dilakukan dalam pengendalian inflasi dapat terdokumentasi dengan baik dan dilaporkan tepat waktu kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi daerah untuk meraih penghargaan pada TPID Awards 2025, yang proses penilaiannya berlangsung sepanjang 2024.
Dalam rakor tersebut, berbagai stakeholder menyampaikan paparan terkait langkah-langkah pengendalian inflasi, di antaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Ricky Perdana Gozali, yang membahas strategi pengendalian inflasi di Sumsel menjelang akhir tahun 2024 dan 2025. Selain itu, materi tentang pemanfaatan data dan informasi berita resmi statistik BPS terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga disampaikan, serta laporan dari Bulog terkait kondisi stok, harga, dan distribusi komoditas yang menjadi penugasan Bulog menjelang akhir tahun dan Nataru 2024.
Rakor juga dihadiri oleh Pj Bupati Ogan Komering Ilir dan Pj Walikota Palembang, serta didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Drs. H. Edward Candra, MH, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.(red)
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
