.webp)
Taman Safari Indonesia tegaskan komitmennya untuk mulai membangun Taman Safari di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai tempat rekreasi edukasi mengenai keragaman satwa nusantara. Pembangunan ini ditargetkan dimulai paling lambat akhir tahun 2025.
“Hari ini saya menerima Pak Garibaldi (Boy) Thohir untuk memastikan pembangunan Taman Safari bersama konsorsiumnya di IKN. Beliau menyampaikan tekadnya bahwa pembangunan dimulai paling lambat akhir tahun ini dan akan berlangsung selama 2-3 tahun ke depan,” ujar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono, pada Jumat (07/02/2025) di Kantor Otorita IKN Jakarta.
Basuki mengungkapkan, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 225 hektar yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi Taman Safari. Lahan tersebut telah ditinjau bersama dengan Tim Taman Safari untuk memastikan kesiapan dan kesesuaiannya.
Anggaran Pembangunan IKN Tahap II Tetap Sesuai Rencana
Di sisi lain, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa anggaran pembangunan IKN Tahap II masih sesuai hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu.
Hal ini disampaikan Kepala Otorita IKN seusai mengikuti Ratas lanjutan pada Senin, (03/02/2025) di Kompleks Istana Kepresidenan. Dalam Ratas tersebut Presiden meminta Otorita IKN untuk bersurat ke Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan kepastian anggaran pembangunan IKN.
Basuki mengungkapkan, “Kalau tentang anggaran tadi kami sampaikan kepada beliau (Presiden Prabowo), kebetulan ada Bapak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara), dijawab agar itu segera disesuaikan, karena Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 dibuat sebelum Ratas kemarin,” ujarnya pada Senin, (03/02/2025) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Tahun 2025 No. 1 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat sebelum Ratas terkait Ibu Kota Nusantara diselenggarakan, sehingga memerlukan penyesuaian kembali.
Anggaran Otorita IKN sebesar Rp 6,3 triliun merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal. Maka untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya membutuhkan tambahan sebesar Rp 8,1 triliun.
“Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp 6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun,” imbuh Basuki.
Sebelumnya, dalam Ratas yang membahas perkembangan Ibu Kota Nusantara yang diselenggarakan pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.
Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan saat ini infrastruktur, akan mendukung penuh terwujudnya target-target nasional lima tahun mendatang seperti swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor dua-kan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
