.webp)
Setelah sukses merevolusi ekosistem pengadaan digital di Jambi dan membukukan transaksi lebih dari Rp 218 miliar, (Pasar Tradisional Online) Parto.id, platform marketplace mitra resmi LKPP, hari ini secara resmi mengumumkan ekspansi nasionalnya. Langkah ambisius ini bertujuan mereplikasi keberhasilannya dalam menciptakan pengadaan pemerintah yang efisien, transparan, dan memberdayakan ribuan UMKM lokal ke seluruh penjuru Indonesia.
Ekspansi ini mendapatkan momentum kuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang mewajibkan optimalisasi e-purchasing melalui marketplace, menempatkan Parto.id sebagai instrumen strategis untuk percepatan transformasi digital dan penyerapan anggaran pemerintah yang efektif.
Blueprint Sukses dari Jambi
Selama tiga tahun beroperasi sebagai mitra utama Pemerintah daerah di Provinsi Jambi, Parto.id telah menjadi motor penggerak ekonomi digital daerah. Platform ini berhasil mentransformasi cara pemerintah berbelanja, dengan capaian impresif:
● Pemberdayaan UMKM: Merangkul lebih dari 2.000 UMKM lokal ke dalam rantai pasok pemerintah, membuka akses pasar yang sebelumnya sulit ditembus.
● Efisiensi Birokrasi: Memangkas waktu proses pengadaan dari rata-rata 14 hari kerja menjadi hanya 5 hari kerja, mempercepat realisasi anggaran dan mengurangi beban administrasi.
● Nilai Transaksi Signifikan: Memfasilitasi lebih dari Rp 218 miliar transaksi yang melibatkan lebih dari 300 satuan kerja pemerintah di Jambi dan beberapa daerah lain seperti Jawa Barat, Bangka Belitung dan Daerah lainnya.
“Parto.id lahir dari semangat untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Kami bukan sekadar penyedia teknologi, tetapi fasilitator dalam menciptakan ekosistem pengadaan yang transparan dan berpihak pada ekonomi lokal,” ujar Founder dan CEO Parto.id.
“Model yang terbukti berhasil di Jambi ini siap kami bawa sebagai solusi nasional. Kami ingin semangat kolaborasi dan pemberdayaan serta keberpihakan kepada UMKM di daerah agar dapat ikut masuk ke dalam ekosistem belanja pemerintah. Ini tentunya sesuai dengan misi besar Parto.id, yang secara intens terus menjalin kerjasama secara kolaboratif dengan berbagai pihak yang menunjang perkembangan UMKM dan Koperasi di seluruh Indonesia.”
Selain Marketplace B2G , saat ini layanan perjalanan dinas juga tersedia dan bisa diakses oleh seluruh user Bendahara untuk kemudahan pemesanan belanja TIket Pesawat, Hotel, serta rental harian mobil dan taksi yang saat ini Parto.id juga telah bekerjasama dengan PT Blue Bird Tbk.
Kolaborasi Terbuka untuk Seluruh Pemerintah Daerah
Kunci keberhasilan Parto tidak hanya terletak pada teknologi, tetapi juga pada pendekatan kolaboratif. Inovasi seperti layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel untuk perjalanan dinas yang diluncurkan pada awal 2024, kini telah diadopsi hingga ke Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, membuktikan kemampuan adaptasi platform.
Febian Nugraha Pradana, Co- Founder dan Chief Commercial Officer (CCO) Parto.id, secara terbuka mengundang seluruh pemerintah daerah untuk menjalin kemitraan.
“Kami mengundang seluruh Pemerintah daerah di Indonesia untuk berdialog dan berkolaborasi. Ini bukan hanya tentang menggunakan aplikasi, tetapi tentang membangun ekosistem pengadaan digital yang kuat bersama-sama,” tegas Febian. “Tim kami siap memberikan pendampingan penuh, mulai dari sosialisasi hingga pelatihan bagi UMKM lokal agar mereka dapat segera bergabung dan merasakan manfaatnya.”
Dengan dukungan produk terintegrasi seperti Parto e Purchasing, Parto Perjadin, Parto POS, dan Parto Supply, Parto.id berkomitmen memperkuat daya saing UMKM lokal, sekaligus mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam memperbesar belanja produk dalam negeri.
Parto menargetkan untuk beroperasi di mayoritas provinsi pada akhir tahun 2025. Ekspansi ini diproyeksikan akan membuka puluhan ribu peluang baru bagi UMKM di seluruh Indonesia untuk menjadi tulang punggung pengadaan barang dan jasa pemerintah, sejalan dengan amanat Perpres No. 46 Tahun 2025.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
