.webp)
Memasuki tahap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, kembali mengumpulkan jajaran pejabatnya untuk memastikan arah pembangunan kota tepat sasaran.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Ballroom Auratala, Gedung B Bapperida Samarinda, Kompleks Balai Kota, Senin (11/8/2025), didampingi Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri dan Sekretaris Daerah Hero Mardanus Satyawan.
Dalam arahannya, Andi Harun menekankan pentingnya penyusunan program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi nasional yang terus berlanjut.
“Kalau dibandingkan antara besarnya APBD dengan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, itu tidak sebanding. PR kita banyak, sementara anggaran kita terbatas. Karena itu, kita harus benar-benar menyusun program yang tepat sasaran dan mengurangi belanja yang tidak mendesak, termasuk perjalanan dinas,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan anggaran harus berlandaskan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengalokasikan belanja pada sektor yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat. “Kita tidak boleh membuat shopping list keinginan belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan,” ujarnya.
Wali Kota memaparkan sejumlah sektor yang menjadi fokus utama pembangunan, mulai dari kelanjutan proyek pengendalian banjir, penataan kota, hingga pengembangan sumber daya manusia. Sektor pendidikan juga menjadi perhatian, melalui perbaikan sarana-prasarana, peningkatan kualitas guru, dan pemanfaatan teknologi untuk mengasah keterampilan siswa.
Di bidang ekonomi, Andi Harun mengingatkan pentingnya kemandirian pangan. Saat ini, pasokan bahan pangan pokok di Kalimantan Timur, termasuk Samarinda, masih bergantung pada daerah lain. “Kita harus punya mapping kebutuhan pangan secara detail. Jangan sampai ketika daerah pemasok mengalami masalah, distribusi ke Samarinda terganggu,” katanya.
Untuk itu, ia menekankan perlunya pemantauan stok setiap hari serta memanfaatkan APBD untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya adalah membangun infrastruktur di sentra produksi, seperti jalan usaha tani, yang dapat menghubungkan langsung hasil pertanian dengan pasar.
“Belanja pembangunan harus terintegrasi dengan sektor ekonomi. Misalnya infrastruktur yang mendukung produksi pangan, penyediaan air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Semua ini harus berjalan selaras agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
