.webp)
Bupati Jepara H. Witiarso Utomo secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diikuti seluruh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se- Kabupaten Jepara, di Pendapa Kartini, Selasa, (5/8/2025).
Turut hadir Anggota Komisi XI DPR RI, H. Musthofa, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya, dan Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) RI, Hasolon Manalu.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Anggota DPR RI H. Musthofa dan berharap kegiatan ini dapat membawa Kota Ukir menuju Jepara MULUS (Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius).
Mas Wiwit, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa kegiatan yang bersifat pembangunan desa ini sejalan dengan salah satu programnya yakni Bupati Ngantor di Desa, la menceritakan, dalam setiap minggu dirinya berkeliling ke sejumlah desa guna memastikan aspirasi hingga pelayanan publik masyarakat desa benar-benar terpenuhi. Salah satu permasalahan yang menjadi fokus utama pada program Bupati Ngantor di Desa adalah ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.
“Di dalam peraturan yang baru mengamanatkan desa harus menyisihkan 20 persen anggarannya untuk ketahanan pangan. Ini menjadi konsen kita, karena 20 persen ini cukup banyak,” tandasnya.
Untuk mengoptimalkan hal tersebut, Bupati H. Witiarso Utomo telah menyampaikan kepada para petinggi untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa). Ia berharap pembentukan BUMDesMa juga didukung oleh para BPD.
Lebih lanjut, menurut Bupati, program ketahanan pangan akan lebih maksimal bila dikelola bersama. Mas Wiwit memberikan contoh, apabila satu kecamatan terdiri dari sepuluh desa, maka BUMDesMa tersebut akan memiliki anggaram Rp 2 Miliar.
“Tapi kalau ini dikelola sendiri, masing-masing desa hanya Rp200 juta, ini agak berat. Kalau disetujui, nanti akan kita beri arahan bentuk ketahanan pangannya ini akan seperti apa,” ujar Mas Wiwit.
Selain BUMDesMa untuk program ketahanan pangan, Mas Wiwit juga menaruh perhatian pada program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi program nasional. Menurutnya, kedua program ini bisa saling bersinergi sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Terkait workshop tersebut, Mas Wiwit berharap para peserta dapat menerima pemahaman lebih mendalam serta komitmen yang tinggi agar Dana Desa mampu digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
