.webp)
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dalam upaya menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
Kerja sama strategis ini dibahas dalam pertemuan antara Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto dan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy di Kantor Bappenas.
Dalam audiensi tersebut, Kepala BNN RI menegaskan pentingnya dukungan lintas sektor untuk menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Dalam upaya penurunan angka prevalensi, BNN memfokuskan kebijakan perluasan program rehabilitasi yang mencakup pengembangan layanan rehabilitasi rawat jalan, pembangunan balai rehabilitasi baru, penguatan IPWL, pengembangan sistem informasi rehabilitasi narkoba 2.0, dan pengembangan surat bebas rawat jalan online,” jelas Kepala BNN RI.
Kepala BNN RI juga menyampaikan rencana pengajuan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar USD 400 juta kepada Kementerian PPN/Bappenas.
Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat layanan rehabilitasi, edukasi pencegahan narkoba, serta meningkatkan kapasitas operasional dan intelijen BNN guna mendukung keamanan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy memberikan dukungan penuh terhadap langkah BNN dan meminta jajarannya segera memproses usulan tersebut.
“Mengenai proses usulan PLN yang telah disampaikan, Saya harap rekan-rekan dari Kementerian PPN/Bappenas dapat membantu,” instruksi Menteri PPN/Bappenas.
Ia menekankan bahwa isu pemberantasan narkoba merupakan program prioritas nasional yang termasuk dalam Asta Cita Presiden, sehingga memerlukan percepatan dalam implementasinya.
Pertemuan strategis antara BNN dan Bappenas ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antarinstansi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).
Kedua lembaga berkomitmen untuk memperkuat layanan rehabilitasi, memperluas akses pemulihan bagi penyalahguna narkoba, serta memastikan seluruh kebijakan nasional berjalan terintegrasi dengan visi pembangunan nasional.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
