.webp)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) guna mendukung suksesnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Program ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia secara berkelanjutan. “Kementerian PANRB terus mendukung menyukseskan target 82 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, perlu ditindaklanjuti dengan penataan dan penguatan UPT Badan Gizi Nasional (KPPG) yang melaksakanan kegiatan operasional penyediaan dan distribusi makanan bergizi,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB berperan penting dalam melakukan penataan kelembagaan dan tata kelola Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (KPPG) serta Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk dalam pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
Selain itu, Kementerian PANRB juga mendorong transformasi digital dan keterpaduan layanan elektronik untuk mempercepat pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Rini menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG tengah difinalisasi. Perpres ini akan mengatur lima aspek utama penyelenggaraan program, yakni perencanaan, anggaran, manajemen kinerja dan ASN, pengawasan dan pengendalian, serta pengadaan barang/jasa “Kesimpulannya, kami memutuskan agar ada tim dari kementerian terkait isi bahan untuk merumuskan Perpres atau Inpres,” imbuhnya.
Kementerian PANRB juga telah memetakan peran dan fungsi antar-kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) melalui peta proses bisnis dan keterkaitan antarinstansi, termasuk arsitektur digital pemerintahan yang mencakup aspek layanan, data, dan manajemen SDM aparatur BGN.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa struktur organisasi dan tata kerja Badan Gizi Nasional (BGN) telah hampir rampung dan akan segera disahkan dalam waktu dekat.
“Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau Kelembagaan Badan Gizi Nasional, sudah selesai, hanya ada tinggal satu lagi yang kami perlukan waktu mungkin beberapa hari ini untuk merumuskan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan Perpres sebagai dasar hukum pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Aturan tersebut diharapkan dapat memastikan standar gizi, mekanisme distribusi makanan, dan sistem pengawasan rantai pasok berjalan sesuai pedoman nasional.
“Kami minta waktu sedikit lagi supaya Perpres tentang tata kelola program Makan Bergizi Gratis benar-benar siap diterapkan. Tujuannya agar pelaksanaan di lapangan makin tertata,” tutupnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
