.webp)
Perempuan memiliki peran strategis dalam memperkuat birokrasi Indonesia yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam struktur pemerintahan berkontribusi besar terhadap lahirnya kebijakan yang berempati, taat aturan, serta mampu menciptakan ruang aman dalam pengambilan keputusan.
Berbicara pada kegiatan Sekolah Kepemimpinan Kartini (Kalis) di Sekolah Garuda Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, Bogor, Menteri Rini menyampaikan bahwa birokrasi yang dipimpin oleh perempuan cenderung lebih kolaboratif dan berorientasi pada keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan (work–life balance).
“Pemimpin perempuan memiliki kecenderungan untuk menciptakan safe space yang mendorong keterbukaan, empati, dan penyelesaian konflik secara konstruktif,” kata Menteri Rini (18/10/2025).
Menteri Rini menguraikan empat langkah konkret yang diperlukan untuk membuka ruang lebih luas bagi perempuan dalam birokrasi. Pertama, melalui legislasi dan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender. Kedua, dengan transformasi budaya organisasi agar lebih inklusif. Ketiga, melalui teladan dan kepemimpinan inspiratif.
“Terakhir yang keempat, yakni women support women, dimana diperlukan penguatan ekosistem yang saling mendukung antarperempuan,” Ungkapnya.
Menter Rini juga mengungkapkan bahwa Indonesia menunjukkan kemajuan positif dalam kesetaraan gender. Indeks Ketimpangan Gender terus menurun, mencerminkan peningkatan partisipasi kerja, pendidikan, dan keterwakilan perempuan di sektor publik.
Data terkini menunjukkan bahwa dari lebih dari 5,2 juta ASN, sekitar 57 persen atau hampir 3 juta merupakan perempuan.
“Namun, jika kita melihat lebih dalam pada aspek kepemimpinan strategis, representasi perempuan masih perlu terus diperkuat dimana keterwakilan perempuan dalam jabatan pimpinan tinggi baru mencapai 17 persen,” ungkapnya.
Sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, Kementerian PANRB terus menciptakan ekosistem yang ramah terhadap perempuan ASN. Berbagai kebijakan seperti fleksibilitas kerja, rekrutmen nondiskriminatif, serta penguatan nilai BerAKHLAK diterapkan untuk mendukung karier aparatur perempuan agar tumbuh dan berdaya saing.
Rini juga menegaskan bahwa pengarusutamaan gender merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Inpres No. 9 Tahun 2000. Prinsip tersebut memastikan perspektif gender hadir dalam setiap tahap pembangunan — mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan.
“Tujuannya adalah membangun pembangunan nasional yang berperspektif gender, guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendekatan ini mencakup empat aspek penting yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat,” jelasnya.
Menteri Rini menutup sambutannya dengan menekankan bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap dalam struktur birokrasi, melainkan penggerak nilai, pembawa empati, dan penyeimbang dalam dinamika organisasi.
“Karena pada akhirnya, kepemimpinan perempuan bukan tentang seberapa tinggi posisi yang kita raih, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita hadirkan bagi sesama,” katanya.
Menteri Rini juga mengapresiasi inisiatif Sekolah Kepemimpinan Kartini yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai wadah pembinaan perempuan dan anak-anak unggulan Indonesia.
“Tentunya saya berharap tempat ini akan terus menjadi tempat untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para perempuan di Indonesia, sekaligus juga menjadi tempat untuk Kawah Candradimuka untuk anak-anak unggulan. Karena ini adalah sekolah yang memang dibangun oleh Bapak Presiden untuk membangun manusia Indonesia unggul,” ucap Menteri Rini.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
