.webp)
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat melakukan pertemuan dengan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena di Balai Kota Ambon, Kamis (23/10).
Pertemuan tersebut membahas peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.
Najih menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut sangat bergantung pada kesiapan dan peran aktif pemerintah daerah baik dalam penyediaan sarana prasarana, dukungan teknis, maupun pengawasan di lapangan oleh dinas terkait.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terburu-buru dalam menjalankan program prioritas nasional tanpa perencanaan yang matang. Menurutnya, khusus untuk program Makan Bergizi Gratis diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya agar tata kelolanya menjadi lebih baik dan berkelanjutan.
“Kita sarankan untuk tidak buru-buru secara masif, tapi perlu ditata ulang. Untuk SPPG yang sudah berjalan perlu dievaluasi dan diperbaiki. Sedangkan untuk SPPG yang baru dan infrastrukturnya sedang disiapkan, kami sarankan ditunda dulu agar yang sudah berjalan ini tidak menimbulkan masalah,” ujar Najih.
Selain itu, Najih juga menyoroti pelaksanaan Koperasi Merah Putih. Ia menilai, model koperasi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi ekonomi masyarakat setempat. Misalnya di Maluku, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui sistem koperasi yang kontekstual dan berorientasi pada kebutuhan daerah.
“Jenis ikan di Maluku beragam mungkin bisa dibuat storage atau tempat penyimpanan ikan yang dapat menjadi bisnis potensial bagi koperasi. Jika mengambil model bisnis yang umum dikhawatirkan bisa mematikan usaha lokal yang sudah ada,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyambut baik saran dari Ombudsman RI. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ambon akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program nasional dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
- Advertisement -
