.webp)
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan program reboisasi dan penguatan sistem irigasi di Pulau Sumbawa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan lingkungan dan pertanian yang selama ini menjadi tantangan utama di wilayah tersebut.
Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan hal itu saat mendampingi Menteri Pertahanan RI, Menteri Kesehatan RI dan Panglima TNI meninjau pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 835/Samota Yudha Bakti di Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa Besar (18/10).
Menurut Miq Iqbal, sapaan akrab gubernur, keberadaan batalyon tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat sistem pertahanan, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan daerah, terutama di sektor kesehatan, pertanian dan pelestarian lingkungan.
“Salah satu persoalan besar di Pulau Sumbawa adalah kerusakan hutan akibat pembukaan lahan jagung. Hal ini menyebabkan banjir dan kerusakan infrastruktur setiap tahun,” ungkapnya.
Dirinya menambahkan, akibat kerusakan tersebut pemerintah harus mengeluarkan puluhan triliun rupiah, untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir, terutama di wilayah Bima dan Dompu.
Sebagai langkah konkret, Pemprov NTB akan segera mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumbawa untuk menyusun rencana reboisasi terpadu bersama TNI dan masyarakat.
“Jika tidak segera diselesaikan, dampaknya akan semakin luas dan biaya perbaikan infrastruktur akan terus membengkak,,” tegasnya.
Selain reboisasi, Gubernur Iqbal juga menyambut baik rencana TNI untuk mendukung pembangunan bendungan dan embung guna memperkuat sistem irigasi pertanian. Kendati menilai pembangunan embung skala kecil lebih efektif dan efisien dibandingkan bendungan besar.
“Embung lebih mudah dirawat dan biayanya bisa dicicil. Banyak bendungan yang sudah kita bangun, tetapi irigasinya belum optimal,” jelasnya.
Terkait pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan), Pemprov NTB kini menerapkan kebijakan baru agar pemanfaatannya lebih tepat sasaran.
“Sekarang strategi kami, menyerahkan Alsintan langsung kepada penyuluh, bukan lagi kepada Gapoktan. Alsintan bisa disewakan dengan harga murah dan hasilnya digunakan untuk biaya pemeliharaan,” tuturnya.
Sebagai bentuk sinergi konkret, Pemprov NTB bersama Danrem 162/Wira Bhakti telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerja sama pembangunan infrastruktur dengan dukungan personel TNI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan lingkungan dan meningkatkan ketahanan pangan di Pulau Sumbawa, sekaligus memperkuat peran TNI dalam pembangunan berkelanjutan di daerah.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
