.webp)
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat pendidikan keagamaan berbasis pesantren di seluruh Indonesia.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Ruang Wartawan, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Mensesneg menjelaskan bahwa keputusan ini berawal dari insiden di salah satu pondok pesantren di Sidoarjo. Dari kejadian tersebut, pemerintah menilai pentingnya peningkatan standar keamanan dan tata kelola pesantren.
Menurut data, terdapat lebih dari 42 ribu pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Bapak Presiden memberikan petunjuk kepada kita yang diwakili oleh Kementerian PU, untuk melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren kita dari sisi keamanan secara teknis,” ucap Mensesneg.
Mensesneg menambahkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan asesmen tidak hanya terhadap lembaga pendidikan berbasis agama, tetapi juga rumah-rumah ibadah lainnya.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di pesantren, agar para santri mampu menghadapi tantangan masa depan.
“Dengan jumlah pesantren kita yang cukup besar, kurang lebih ada 16 juta santri, yang Bapak Presiden menghendaki untuk proses pendidikan juga dilakukan perhatian untuk membekali para santri selain ilmu agama juga ilmu-ilmu pengetahuan berbasis teknologi, termasuk ilmu-ilmu ekonomi,” tambahnya.
Sebagai bentuk implementasi kebijakan, pemerintah melalui Kementerian PUPR tengah menyiapkan program pelatihan konstruksi dan sipil bagi para santri. Tujuannya agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus memastikan keamanan bangunan di lingkungan pesantren.
“Kita berencana membuat program dan sekarang sedang dijalankan oleh Kementerian PU, untuk melatih para santri yang berasal dari pondok pesantren masing-masing untuk dilakukan pembekalan keilmuan minimal di bidang bangunan, konstruksi maupun sipil. Yang harapannya, ketika ada proses-proses pembangunan di setiap pondok pesantren masing-masing ada beberapa santri yang memiliki keilmuan dalam hal pendirian bangunan-bangunan,” kata Mensesneg.
Mensesneg juga memastikan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan disesuaikan dengan hasil identifikasi dan verifikasi data yang dilakukan oleh kementerian terkait. Pemerintah akan menghitung kebutuhan secara cermat agar pelaksanaan program berjalan efisien dan tepat sasaran.
“Kita inventarisasi bersama-sama mana yang secara status itu memungkinkan dan tentu kita melihat kemampuan dari keuangan negara ya dalam hal ini APBN, mana kala yang berkenaan dengan proses-proses pembangunan itu akan dibebankan kepada ABPN. Jadi nanti kita tunggu, kita hitung bersama-sama dulu,” Tutupnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
