.webp)
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kemajuan besar dalam pembangunan infrastruktur digital nasional. Melalui langkah strategis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), konektivitas internet, tata kelola spektrum, serta keamanan jaringan seluler meningkat pesat di seluruh penjuru Indonesia.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital (Dirjen Infradig) Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyampaikan bahwa transformasi digital di tahun pertama pemerintahan ini telah memberikan dampak nyata di berbagai sektor pelayanan publik.
“Tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menegaskan arah baru digitalisasi Indonesia. Kami fokus memastikan setiap wilayah terhubung, setiap layanan publik terkoneksi, dan setiap warga mendapatkan manfaat langsung dari infrastruktur digital yang lebih merata,” ucapnya.
Internet Makin Cepat, Jangkauan Makin Luas
Menurut data DJID, kecepatan rata-rata internet nasional kini mencapai 61,90 Mbps untuk unduh dan 22,46 Mbps untuk unggah, hasil pengukuran kualitas layanan (Quality of Service/QoS) di 156 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kinerja jaringan seluler yang konsisten dan pemerataan layanan yang mulai menjangkau wilayah 3T,” jelas Wayan.
Tonggak penting pemerataan digital juga ditandai dengan peluncuran Satelit Nusantara 5 (N5) pada 12 September 2025. Satelit berkapasitas 160 Gbps dengan teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS) ini akan mulai beroperasi komersial pada April 2026 dan dirancang untuk memperkuat akses internet di wilayah terpencil.
“Dengan 101 spot beam dan 11 gateway, Satelit Nusantara 5 akan memperkuat akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik di seluruh Indonesia,” ujar Wayan.
Spektrum Digital dan Keamanan Frekuensi Diperkuat
Untuk mendukung konektivitas nasional, DJID menuntaskan dua regulasi strategis, yaitu Permen Komdigi Nomor 2 dan 13 Tahun 2025 yang mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita 1,4 GHz. Regulasi ini menjadi dasar perluasan jaringan broadband sekaligus persiapan menuju era 5G.
Selain itu, pengawasan penggunaan frekuensi diperketat melalui Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) dan kegiatan penertiban nasional frekuensi radio pada Juli–Agustus 2025. Dari hasil penertiban, ditemukan 1.519 pelanggaran yang seluruhnya telah dikenai sanksi administratif dan penghentian operasional.
“Frekuensi adalah sumber daya terbatas yang menjadi tulang punggung layanan digital. Penataan dan penegakan kepatuhan kami lakukan secara sistematis agar konektivitas nasional berjalan aman dan andal,” tegasnya.
Penguatan Perlindungan dan Inovasi Industri Digital
Selain memperluas jaringan, DJID juga memperkuat aspek keamanan pengguna dan kemandirian industri digital nasional. Program pengukuran paparan medan elektromagnetik (RF-EMF) di 13 lokasi, termasuk Jakarta dan Bandung, menunjukkan seluruh titik berada di bawah ambang batas aman SNI 9115-1:2022, memastikan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia aman bagi masyarakat.
Di sisi lain, DJID berkolaborasi dengan PT Prasimax Inovasi Teknologi dalam pengembangan prototipe Wi-Fi 7 buatan Indonesia, yang telah mencapai 57 persen progres dan direncanakan akan diproduksi massal oleh PT LEN Industri.
“Ini bukti bahwa infrastruktur telekomunikasi di Indonesia aman bagi masyarakat,” ucap Wayan.
Kinerja Pelayanan Publik Digital Naik Signifikan
Dalam aspek tata kelola layanan, DJID berhasil mencatat tingkat ketepatan waktu pelayanan perizinan dan sertifikasi perangkat mencapai 99,79 persen dengan konsep One Day Service.
Peningkatan juga terlihat pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang kini mencapai 3,96 poin, serta Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) yang menyentuh 9,8, menandakan pelayanan publik digital semakin cepat, bersih, dan transparan.
“Prinsip kami sederhana: pelayanan publik digital harus cepat, bersih, dan terpercaya,” ucap Wayan.
Arah ke Depan: Digital untuk Semua
Menatap tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran, DJID menegaskan fokus pada pemanfaatan Satelit Nusantara 5, percepatan pembangunan BTS di wilayah 3T Papua, serta perluasan akses internet untuk Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, tetapi tentang pemerataan kesempatan. Visi Presiden sangat jelas: tidak ada warga yang tertinggal dalam transformasi digital,” tutup Dirjen Kemkomdigi.
Satu tahun berjalan, capaian ini menandai era baru pemerataan digital Indonesia — dari satelit hingga desa, dari pusat hingga pelosok. Pemerintah berkomitmen menjadikan digitalisasi sebagai jembatan keadilan dan kesejahteraan nasional.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
