.webp)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun “Peningkatan Akurasi, Transparansi, dan Keadilan Sosial melalui Integrasi Data Nasional untuk Penyaluran Bantuan Sosial yang Lebih Efektif” secara hybrid pada tanggal 28 Oktober 2025. Kegiatan yang melibatkan berbagai narasumber dari kementerian/lembaga terkait ini dibuka oleh Anggota III BPK, Akhsanul Khaq yang hadir secara langsung di Ruang Auditorium, Kantor Pusat BPK.
Diskusi ini diselenggarakan untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial (bansos), mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program bansos di masa mendatang.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bansos kepada masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, serta memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Hasil pemeriksaan BPK pada periode tahun 2021-2024 menunjukkan masih terdapat penyaluran bansos yang perlu ditingkatkan efektivitasnya di berbagai aspek, seperti keakurasian data.
“Data itu memegang peranan kunci untuk pembangunan manusia. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan untuk penyaluran bansos masih banyak yang tidak tepat sasaran diakibatkan oleh data,” ujar Akhsanul Khaq.
Anggota III BPK menambahkan, prioritas pemeriksaan tematik yang dilaksanakan oleh BPK terutama dalam pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial, semuanya bergantung pada data dan sistem informasi dari masing-masing sektor tersebut. Akurasi dan transparansi data tersebut perlu diperhatikan agar ke depannya tidak terjadi temuan berulang dalam LHP BPK, serta khususnya dalam mekanisme penyaluran bansos agar masyarakat penerima bantuan tersebut menjadi lebih tepat sasaran.
Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan pengetahuan bagi seluruh peserta mengenai kebijakan, program, tantangan, risiko, peningkatan akurasi, transparansi dan keadilan sosial melalui integrasi data nasional untuk penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif. Selain itu, diskusi diharapkan dapat menghasilkan solusi dan rekomendasi perbaikan menuju Satu Data Indonesia yang lengkap, akurat, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan bersama oleh pemerintah pusat dan daerah dalam proses pengambilan kebijakan dan program/kegiatan.
Diskusi menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemensos, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Komunikasi Pemerintah, dan Bank Negara Indonesia, serta diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional BPK.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
