.webp)
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak semestinya disetarakan dengan kementerian.
Menurutnya, wacana penyetaraan justru berpotensi mengaburkan fungsi inti BPIP sebagai lembaga ideologis negara.
Firman mengatakan bahwa BPIP membutuhkan penguatan kelembagaan, bukan perubahan struktur yang menempatkannya sejajar dengan kementerian.
Sebagai lembaga yang memegang mandat ideologis, BPIP dinilai harus tetap independen dan memiliki karakter khusus dalam menjalankan fungsi lintas sektor.
“Pancasila adalah dasar negara. Maka lembaga yang membinanya tidak boleh hanya diposisikan seperti kementerian biasa. BPIP harus punya kewenangan yang kuat dan ruang gerak yang luas agar bisa bekerja lintas sektor,” ujar Firman, Minggu (16/11/2025).
Menurut legislator asal Pati itu, BPIP memegang fungsi fundamental yang tidak dimiliki lembaga lain, yakni memproduksi, memperkuat, dan memelihara pemahaman publik terhadap Pancasila agar tetap relevan di tengah perkembangan sosial, teknologi, dan dinamika politik.
Firman menegaskan bahwa penyetaraan BPIP dengan kementerian justru dapat mengekang fleksibilitas dan independensi lembaga yang selama ini menjadi cirinya.
Tiga Fungsi Strategis BPIP
Firman merinci fungsi spesifik BPIP yang menurutnya menjadi alasan kuat untuk tidak mengubah kedudukan lembaga tersebut menjadi setara kementerian.
Pengembangan nilai Pancasila
BPIP bertugas menyusun, mengimplementasikan, dan menyelaraskan berbagai program pembinaan ideologi agar nilai-nilai Pancasila terintegrasi dalam kebijakan publik serta dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa.
Pendidikan dan pembinaan ideologi
BPIP menjadi pengarah ideologis melalui pendidikan dan penyuluhan agar Pancasila tidak berhenti sebagai slogan, melainkan dipahami dan diamalkan.
“Di titik ini, BPIP bukan sekadar birokrasi. Ia adalah penjaga api ideologi yang harus terus menyala,” tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI tersebut.
Pengawasan implementasi Pancasila
BPIP berfungsi mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan nilai Pancasila di berbagai institusi dan kebijakan nasional. Menurutnya, fungsi pengawasan ini membutuhkan otoritas kuat dan tidak bisa terikat struktur birokrasi kementerian.
“Pengawasan ideologi harus dilakukan dengan standar yang tidak bisa disamakan dengan kementerian. Ini menyangkut hal yang prinsipil tentang arah bangsa,” kata Firman.
Tolak Anggapan Pelemahan BPIP
Firman Soebagyo yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Politik Kadin Indonesia menepis anggapan bahwa ia menolak penyetaraan demi melemahkan BPIP. Ia menilai bahwa justru penyetaraan lembaga itu dengan kementerian berpotensi membatasi ruang geraknya.
“Saya ingin BPIP diperkuat, bukan dibatasi. Kelembagaan yang kuat itu bukan soal disetarakan dengan kementerian, tetapi bagaimana BPIP punya independensi, otoritas, dan pengaruh yang lebih besar,” ujarnya.
Firman Soebagyo menilai BPIP harus diberikan kewenangan jelas, anggaran yang memadai, serta mekanisme koordinasi lintas kementerian untuk memastikan pembinaan ideologi berjalan efektif. Ia menegaskan bahwa BPIP harus menjadi lembaga yang memberikan arahan ideologis kepada seluruh kementerian dan lembaga negara—bukan sebaliknya.
Pancasila Harus Tetap Menjadi Nafas Bangsa
Firman Soebagyo juga menekankan bahwa menjaga ideologi bangsa adalah tanggung jawab bersama, tetapi keberadaan BPIP sebagai lembaga strategis tetap mutlak diperlukan.
“Kalau kita ingin Pancasila tetap menjadi nafas bangsa, lembaganya harus kokoh, independen, dan tidak tersandera struktur administratif yang kaku,” pungkasnya.
Firman Soebagyo berharap pemerintah dan DPR dapat menempatkan BPIP sesuai posisinya sebagai motor penggerak pembinaan ideologi negara agar Pancasila tetap menjadi bintang penuntun di tengah perubahan zaman.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
