.webp)
Dinamika global dan perkembangan status kelembagaan menuntut perguruan tinggi untuk bertransformasi. Tidak hanya menghasilkan lulusan berkualitas, perguruan tinggi kini harus menjadi pusat inovasi, penggerak ekonomi, dan institusi yang akuntabel. Isu strategis ini menjadi fokus utama dalam sesi diskusi Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) / Indonesia Higher Education Summit (IHES) 2025 di Graha Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Rabu (19/11).
Forum tersebut menghadirkan berbagai perguruan tinggi dari tiga klaster kelembagaan: PTN Berbadan Hukum (PTN-BH), PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU), dan PTN Satuan Kerja (PTN-Satker). Masing-masing membagikan strategi tata kelola yang mereka terapkan dalam menghadapi tuntutan perubahan.
Meski berbeda karakter, ketiganya memiliki tujuan serupa—memperkuat tata kelola, meningkatkan mutu layanan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Forum PTN-BH sekaligus Rektor Universitas Indonesia, Heri Hermansyah, menegaskan bahwa kepemimpinan PTN-BH menuntut keseimbangan antara dua budaya organisasi besar.
“Diibaratkan seorang Rektor harus memiliki kemampuan yang menggabungkan dua hal tadi, kemampuan mengatasi Corporate culture dan Academic Culture,” ungkap Rektor UI.
Menurutnya, PTN-BH memerlukan rektor yang memiliki kecakapan manajerial layaknya pemimpin korporasi besar, namun tetap menjaga integritas dan nilai-nilai kebebasan akademik yang menjadi ruh universitas.
Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MPRTNI) sekaligus Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Eduart Wolok, menyoroti perbedaan kondisi awal di antara klaster perguruan tinggi, sehingga transformasi tata kelola pun memiliki tantangan yang tidak seragam.
Setiap institusi memiliki landasan yang berbeda—baik dari sisi sumber daya, karakter mahasiswa, hingga kapasitas kelembagaan—yang harus dipertimbangkan dalam proses perubahan.
Rektor ISI Yogyakarta, Irwandi, menambahkan tantangan unik yang dihadapi perguruan tinggi seni ketika bertransformasi dari PTN-Satker menuju PTN-BLU.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan jumlah mahasiswa tidak bisa dilakukan secara agresif seperti kampus umum. Kualitas perguruan tinggi seni sangat dipengaruhi oleh rasio ideal pengajaran praktikum, yang menuntut perhatian lebih.
“Dilihat dari sisi populasi berbeda, tidak dengan mudah menambah kelas paralel terkait dengan volume yang pasti berkaitan dengan mutu,” ungkapnya.
Ia berharap forum semacam IHES dapat menjadi ruang berbagi strategi bagi PTN seni yang memiliki kekhasan tersendiri.
Diskusi dalam IHES 2025 menegaskan bahwa keberhasilan perguruan tinggi bukan ditentukan oleh status kelembagaannya—baik PTN-BH, PTN-BLU, maupun PTN-Satker—melainkan oleh fleksibilitas tata kelola yang diterapkan.
Fleksibilitas tersebut harus mampu meningkatkan mutu layanan akademik, memperkuat kapasitas inovasi, mendorong kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.
Dalam konteks transformasi pendidikan tinggi nasional, tata kelola yang adaptif, profesional, dan responsif menjadi kunci untuk memastikan perguruan tinggi mampu bersaing secara global sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia di masa depan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
