.webp)
Bupati Batang, Faiz Kurniawan meminta dukungan dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terkait rencana pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyelenggaraan penerangan jalan umum (PJU) di daerahnya.
Hal itu disampaikan bupati, saat malakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kota Semarang pada Selasa, 23 Desember 2025.
“Kami memiliki rencana dan meminta restu kepada Gubernur, bahwa kita akan menyelenggarakan KPBU atau public private partnership, untuk penyelenggaraan penerangan jalan umum (PJU) di seluruh Batang,” kata Faiz.
Dia menjelaskan, secara umum kondisi PJU di Kabupaten Batang sejumlah 4.700 titik, dengan nilai anggaran setiap tahun Rp1 miliar. Jumlah itu dinilai masih jauh dari kebutuhan total di Kabupaten Batang yang mencapai 13.000 titik PJU, dengan nilai total anggaran Rp200 miliar.
“Kalau kita mampunya Rp1 miliar, maka butuh waktu 200 tahun untuk semua penerangan di Kabupaten Batang, baru akan selesai,” jelas bupati.
Padahal, lanjut dia, trend di Batang saat ini banyak pekerja perempuan dengan shift malam, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan, karena banyak titik jalan yang belum ada penerangan jalan umum.
Maka dari itu, kata Faiz, Pemkab Batang akan memanfaatkan smart financing dalam pelayanan kepada masyarakat terkait infrastruktur PJU. Melalui KPBU, menurut dia, maka beban APBD secara langsung sedikit berkurang.
“Ini akan menjadi momentum penting, Batang akan menjadi daerah pertama di Jawa Tengah yang akan menyelenggarakan KPBU untuk PJU. Alhamdulillah Gubernur Jawa Tengah tadi memberikan dukungan,” katanya.
Faiz menargetkan, pada awal tahun 2027 seluruh jalan di Kabupaten Batang sudah memiliki PJU. Catatannya, semua proses pengajuan KPBU berjalan lancar.
.”Targetnya Januari 2027 insyaallah posisi sudah nyala,” jelasnya.
Selain itu, Faiz juga melaporkan terkait capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang yang mendekati 8%. Capaian tersebut menempatkan Batang sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemkab Batang. Ia bahkan mendorong kalau bisa realisasi tersebut dituntaskan sebelum tahun 2027.
“Kami akan dukung selama itu bermanfaat bagi masyarakat. Kalau bisa lebih cepat, lebih bagus,” katanya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menambahkan terkait KPBU tersebut memang harus mendapatkan rekomendasi dari Pemprov Jateng. Rekomendasi akan diberikan setelah feasibility studies (studi kelayakan) yang dilakukan oleh Pemkab Batang dan Tim dari Pemprov Jateng tuntas.
Menurutnya, KPBU merupakan salah satu alternatif untuk pendanaan bagi pemerintah daerah. Tapi dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya masalah feasibility studies dan kemendesakan.
“Kajian-kajian sudah dilakukan oleh teman-teman Batang dan juga sudah didiskusikan dengan teman-teman di provinsi, sepanjang ini feasible (layak), tentu saja kami memberi rekomendasi agar itu bisa dijalankan,” beber Sumarno.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
- Advertisement -
