.webp)
Menanggapi pemberitaan serta beredarnya informasi mengenai temuan sejumlah kayu di wilayah Lampung, Kementerian Kehutanan bersama aparat penegak hukum menyampaikan klarifikasi resmi untuk meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Pertama, kayu yang ditemukan di Lampung bukan merupakan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera. Kepolisian Daerah Lampung bersama Balai Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Lampung Kementerian Kehutanan telah melakukan pemeriksaan langsung di lokasi dan memastikan bahwa kayu tersebut berasal dari kapal yang terdampar di wilayah pantai Pesisir Barat, Provinsi Lampung.
Kedua, berdasarkan hasil verifikasi, kayu tersebut berasal dari kecelakaan kapal tagboat pengangkut kayu milik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Minas Pagai Lumber yang beroperasi di Mentawai. Perusahaan ini memiliki izin resmi dari Menteri Kehutanan untuk pemanfaatan areal hutan produksi melalui SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995, yang kemudian diperpanjang pada tahun 2013 melalui SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.
Ketiga, insiden terjadi saat mesin tagboat mati dan kapal diterjang badai pada 6 November 2025, sehingga mengakibatkan sejumlah kayu jatuh dan tercecer dari kapal sebelum akhirnya ditemukan di perairan Lampung.
Keempat, Kementerian Kehutanan juga meluruskan informasi mengenai barcode yang tertera pada kayu. Barcode tersebut merupakan penanda SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), yakni sistem pelacakan legalitas dan asal-usul kayu untuk memastikan seluruh kayu yang diperdagangkan memiliki sumber resmi serta sebagai bagian dari upaya mencegah praktik illegal logging.
Untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada publik, Kementerian Kehutanan dan Kapolda Lampung akan menggelar konferensi pers bersama pada sore hari ini (9/12/2025) di Bandar Lampung. Dalam konferensi pers tersebut, penjelasan lebih mendetail akan disampaikan secara langsung kepada media dan masyarakat.
Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengacu pada informasi resmi dari pemerintah dalam menyikapi isu-isu terkait pengelolaan hutan dan lingkungan.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
