.webp)
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, menyoroti serius laporan mengenai dugaan 700 ribu anak di Papua yang tidak bersekolah. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut menyangkut pemenuhan hak dasar pendidikan dan tidak boleh diabaikan oleh negara.
“Informasi mengenai dugaan 700 ribu anak Papua yang tidak bersekolah ini tidak bisa dipandang enteng. Ini menyangkut tanggung jawab negara dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa,” ujar Lalu Hadrian, Kamis (18/12/2025).
Meski demikian, ia menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, proses pencermatan data perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah, hingga Badan Pusat Statistik (BPS).
“Validitas data menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kekeliruan,” tegas legislator dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II tersebut.
Namun terlepas dari perdebatan angka, Lalu Hadrian menilai bahwa masalah akses pendidikan di Papua merupakan realitas yang tidak bisa disangkal. Ia menyebut masih banyak tantangan struktural yang dihadapi, mulai dari keterbatasan infrastruktur pendidikan, distribusi guru yang belum merata, hingga kondisi geografis yang sulit dijangkau.
“Negara wajib hadir untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan berkeadilan,” katanya.
Oleh karena itu, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah agar menjadikan temuan ini sebagai momentum memperkuat kebijakan afirmatif pendidikan di Papua. Upaya tersebut dinilai harus mencakup perbaikan distribusi tenaga pendidik, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Tujuannya satu, agar hak pendidikan anak-anak Papua benar-benar terpenuhi secara nyata, bukan hanya di atas kertas,” pungkas Lalu Hadrian.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga memberikan perhatian terhadap laporan dugaan ratusan ribu anak Papua tidak bersekolah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa laporan tersebut disampaikan oleh Bupati Manokwari Hermus Indou dalam rapat percepatan pembangunan Papua yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
