.webp)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat koordinasi penyaluran bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan lumpur di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M hadir langsung di lokasi untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif dan seluruh bantuan tersalurkan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Penyaluran bantuan Presiden RI dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Jumat (23/1/2026). Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya terpadu pemerintah pusat dan daerah untuk memulihkan fungsi pemerintahan, layanan publik, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.
Bantuan Presiden yang disalurkan mencakup sembilan unit alat berat skid steer loader, yang dirancang khusus agar dapat menjangkau gang sempit tanpa merusak permukiman warga. Kementerian Dalam Negeri juga menyalurkan dukungan logistik berupa 5.000 pasang sepatu bot, 3.000 unit gerobak dorong, 1.000 sekop, dan 1.000 cangkul untuk mendukung pembersihan lumpur dan pemulihan lingkungan.
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri Tito Karnavian yang didampingi Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyampaikan bahwa ibu kota Aceh Tamiang terdampak cukup berat, dengan banjir dan lumpur melanda kantor pemerintahan, fasilitas publik, rumah sakit, sekolah, pasar, dan rumah penduduk. Sejak hari pertama pascabencana, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, didukung berbagai kementerian dan lembaga, bekerja secara gotong royong. Saat ini, listrik, jaringan internet, distribusi BBM, serta aktivitas ekonomi masyarakat mulai pulih, sementara persoalan air bersih masih menjadi perhatian.
BNPB bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terus mengoordinasikan penguatan sumber daya di lapangan, termasuk penambahan alat berat dan dukungan personel TNI dan Polri. Semua kegiatan dilakukan untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan tambahan berupa biaya hidup harian Rp15.000, bantuan perabotan Rp3 juta, dan stimulan ekonomi Rp5 juta. Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dikembalikan setara tahun 2025, dengan total lebih dari Rp10 triliun untuk tiga provinsi terdampak, termasuk Aceh.
BNPB akan terus memperkuat koordinasi, pemantauan, dan sinkronisasi dukungan lintas sektor dalam seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, memastikan pemulihan di Kabupaten Aceh Tamiang berjalan lancar dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
