.webp)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawali rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025 dengan menyelenggarakan entry meeting di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/1). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi BPK dan KPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi kepentingan publik.
Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, menegaskan bahwa pemeriksaan BPK bertujuan untuk memastikan kewajaran laporan keuangan dan memberikan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. “BPK melaksanakan pemeriksaan secara independen dan profesional tidak hanya untuk menilai kewajaran laporan keuangan, tetapi yang lebih utama adalah memberikan rekomendasi perbaikan yang mampu memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara demi keberlanjutan pembangunan nasional,” ujarnya dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto.
Lebih lanjut, Anggota I BPK menyoroti pentingnya integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan keuangan negara sebagai langkah nyata mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Prinsip ESG, menurutnya, telah berkembang dari sekadar norma kepatuhan menjadi instrumen strategis untuk membangun ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
BPK pun mengapresiasi peran penting KPK dalam mendukung cita-cita pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16, yakni menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. “Peran tersebut diwujudkan KPK melalui upaya penindakan, pencegahan, serta pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan,” tambahnya.
Pemeriksaan LK KPK Tahun 2025 direncanakan berlangsung selama kurang lebih empat bulan. Anggota I BPK berharap proses pemeriksaan ini didukung dengan komunikasi yang baik antara tim pemeriksa dan satuan kerja di KPK, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat bermanfaat untuk perbaikan tata kelola keuangan yang lebih baik. “Kolaborasi yang sehat antara BPK dan KPK menjadi kunci agar pemeriksaan ini tidak hanya menghasilkan opini, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara,” pungkasnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto; Anggota Dewan Pengawas KPK, Chisca Mirawati; Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Sarjono; Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, serta para pejabat struktural KPK dan BPK.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
