.webp)
Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty telah menyampaikan data dari Provinsi Maluku dalam rapat bersama dengan Kementerian Perumahan dan kawasan Permukiman (PKP) agar data tersebut tercatat dalam risalah rapat.
Data tersebut berkaitan dengan Program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia dan dalam kemitraan bersama Kementerian PKP.
Kebutuhan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Maluku tercatat sebanyak 26 ribuan sebagaimana yang diusulkan oleh Pemda baik kabupaten maupun provinsi, telah direkap Balai Peleksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Provinsi Maluku.
“Dalam perjuangan di Komisi V, saya juga menyampaikan bahwa Provinsi Maluku dan beberapa daerah yang masih miskin mesti mendapatkan alokasi yang setimpal,” kata Saadiah Uluputty di Ambon, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, dari usulan aspirasi yang disampaikan ternyata teralokasikan sebanyak 2.998 unit rumah program BSPS untuk Provinsi Maluku TA. 2026.
Saadiah Uluputty juga menyampaikan usulan kepada Kementerian PKP agar kabupaten/kota juga diberikan kesempatan untuk mengusulkan sebanyak 200-an per kabupaten/kota yang masih tergolong provinsi yang miskin.
“Dan itu diterima oleh Pak Menteri PKP,” ucapnya.
Saadiah Uluputty berharap, kedepan program untuk BSPS masih terus ada hingga masa pemerintahan kepemimpinan Presiden Prabowo.
Dikatakan, data dari kabupaten/kota juga harus selalu ter-update. Data ini penting karena harus juga terintegrasi dengan data SEN, namun setelah diverifikasi ternyata di Maluku banyak juga yang masuk di desil 8.
“Padahal bisa jadi dalam pandangan kita bahwa ukuran kemiskinan masyarakat di Maluku dikategorikan data SIL 1 sampai 4. Hanya saja tampakkan rumahnya mungkin sudah terbangun tapi belum selesai dan dimasukkan dalam data SEN ke 8,” bebernya.
Saadiah Uluputty mencontohkan, Kabupaten Kepulauan Aru dalam vaktual data BPSP yang diinput dari Dinas Perumahan setempat sekitar 3000-an rumah, namun dari masyarakat kategori miskin dan punya rumah yang tidak layak huni setelah diusulkan dan diverifikasi, hanya 800 yang masuk dalam data SEN.
Bisa saja kata Saadiah Uluputty, BPS belum menginput masyarakat yang punya kondisi vaktualnya yang tinggal di daerah pelosok, sehingga datanya belum terinput dalam data BPS data SEN.
Untuk itu, solusinya kata Saadiah Uluputty, dirinya akan berkunjung ke BPS dan meminta lembaga tersebut bisa menginput update data SEN.
“Jangan sampai Maluku dirugikan,” tegasnya.
Sementara itu Kepala BP3KP Maluku, Pither Pakabu, ST., M.Si mengatakan, sejak 2016 pihaknya sudah membangun rumah dari program BSPS hampir 20 ribu unit dan sudah termasuk alokasi TA. 2026 ini.
Dari usulan kebutuhan rumah sebanyak 26 ribuan itu kata Pakabu, angkanya tidak statis karena setiap tahun terjadi kenaikan terus akibat terjadi pertumbuhan ekonomi.
Pakabu berharap, kuota program BSPS di Maluku pada tahun-tahun mendatang kemungkinan akan naik lebih besar lagi, sehingga kabupaten/kota yang selama ini belum dapat, akan diberikan kesempatan untuk mendapatkannya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
