.webp)
Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi’i, menegaskan komitmen Kementerian Agama (Kemenag) dalam memperjuangkan kesejahteraan para guru di bawah naungan Kemenag. Wamenag menyampaikan solusi-solusi strategis yang terus diupayakan Kemenag guna meningkatkan kesejahteraan guru.
Hal ini ia sampaikan saat menutup acara Simposium Guru Nasional 2026 di Kantor Kemenag Thamrin, Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Terkait dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG) misalnya, Wamenag menyatakan bahwa dalam waktu dekat direncanakan akan ada relaksasi kebijakan. Jika rencana surat yang telah disiapkan segera ditandatangani, maka program PPG tahun 2026 akan dapat kembali digulirkan.
”Dalam waktu dekat, kami merencanakan adanya relaksasi kebijakan terkait program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Saat ini, surat keputusannya sudah disiapkan dan jika segera ditandatangani, maka program PPG tahun 2026 dapat kembali kita laksanakan,” ujar Wamenag.
Termasuk pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), ia melaporkan bahwa penyelesaian TPG Non-ASN lulusan 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) sudah cair 100% secara nasional menggunakan anggaran eksisting di daerah. Memastikan hal ini berlangsung dengan lancar, Kemenag terus melakukan validasi dan pemutakhiran data secara berkala.
Lebih lanjut, Wamenag mengungkapkan bahwa langkah awal untuk menyejahterakan guru dimulai dari validitas data. Menurutnya, Kemenag telah mengambil langkah dengan mengesahkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Kewajiban Satu Pintu Data melalui PMA Nomor 7 Tahun 2026.
“Dulu kita memiliki lebih dari 2.600 aplikasi. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mensinkronkan data sebanyak itu. Saat ini, kita sedang berproses memangkasnya menjadi hanya 20 aplikasi utama,” ujarnya.
Langkah ini terbukti efektif dalam menata ulang informasi, mulai dari jumlah madrasah, sebaran guru, hingga tenaga pendidik termasuk di lingkungan pesantren. Dengan data yang akurat, kebijakan anggaran dan distribusi kesejahteraan menjadi lebih tepat sasaran.
Wamenag meyakinkan para guru bahwa di tengah ketatnya politik anggaran saat ini, fokus Kemenag terhadap nasib guru tidak akan pernah bergeser.
“Yakinlah, konsistensi Kementerian Agama dalam mempertimbangkan kesejahteraan guru tidak pernah menurun. Kami terus mencari solusi terbaik agar harapan kita semua dapat segera terealisasi,” pungkasnya.
Hadir mendampingi Wamenag, Staf Khusus Menteri Agama Nona Gayatri Nasution, Staf Ahli Adiyarto Sumardjono, Tenaga Ahli Junisab Akbar, jajaran pejabat Eselon II Ditjen Pendidikan Islam, serta perwakilan guru madrasah dan PAI dari berbagai daerah.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
