.webp)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat tata kelola sumber daya manusia (SDM) kesehatan guna mendukung keberhasilan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri PANRB, Rini Widyantini, saat menerima Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Menurut Rini, penguatan SDM kesehatan merupakan faktor kunci dalam mendukung transformasi layanan kesehatan nasional yang saat ini terus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan pendekatan promotif dan preventif.
“Pengembangan kompetensi tenaga kesehatan harus diselaraskan transformasi dengan agenda promotif–preventif, manajemen penyakit kronis, telemedicine, AI-assisted diagnosis, integrated care melalui pelatihan berkelanjutan,” ujar Rini.
Rini menjelaskan bahwa tantangan sektor kesehatan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan jumlah tenaga kesehatan, tetapi juga menyangkut tata kelola aparatur sipil negara (ASN) di bidang kesehatan yang meliputi distribusi tenaga kesehatan, retensi, pengembangan kompetensi, hingga sinkronisasi kebutuhan antara pemerintah pusat dan daerah.
Karena itu, Kementerian PANRB menilai pengelolaan SDM kesehatan harus dilakukan secara lebih terintegrasi agar mampu mendukung pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
Menurutnya, kesenjangan kompetensi tenaga kesehatan perlu diminimalisasi melalui berbagai program peningkatan kapasitas yang disesuaikan dengan arah transformasi sistem kesehatan nasional. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan juga harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM yang memadai.
Kementerian PANRB juga mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam tata kelola SDM kesehatan. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan ke depan dinilai tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Mulai dari kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, organisasi profesi, kolegium, hingga institusi pendidikan perlu terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, distribusi, dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan secara berkelanjutan.
Melalui pendekatan tersebut, Kementerian PANRB berharap tercipta sistem manajemen SDM kesehatan yang lebih efektif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang terus berkembang.
Pertemuan antara Kementerian PANRB dan Kementerian Kesehatan juga membahas implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di sektor kesehatan.
Program tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah lain yang masih membutuhkan penguatan fasilitas kesehatan.
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menjelaskan bahwa PHTC diarahkan untuk mempercepat peningkatan kapasitas rumah sakit daerah melalui penguatan infrastruktur, fasilitas pelayanan, serta ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas.
“Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win ini adalah langkah awal yang nyata untuk memastikan masyarakat di pelosok mendapatkan layanan kesehatan setara dengan daerah lain,” ujar Benjamin.
Melalui penguatan tata kelola SDM kesehatan, Kementerian PANRB menegaskan komitmennya untuk mendukung transformasi layanan kesehatan nasional sekaligus memastikan program prioritas Presiden dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
