.webp)
SuaraPemerintah.id – Kementerian Sosial (Kemensos) akan menggunakan beras fortifikasi untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, salah satunya di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di gedung Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat pada Senin (31/5).
“Namanya fortifikasi, dengan harapan memakan beras itu sekaligus (sebagai) vitamin,” kata Risma.
Menurut Mensos Risma -panggilan Tri Rismaharini, nantinya beras fortifikasi tersebut akan diberikan kepada remaja perempuan.
“Karena remaja putri biasanya di sana anemia dan kalau mereka makan beras itu diharapkan bisa mengurangi stunting tadi,” ucap Risma.
Mantan wali kota Surabaya itu menjelaskan pihaknya sudah menggandeng Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menurunkan angka gagal tumbuh pada anak-anak.
“Kita akan bantu, salah satunya stunting di Nusa Tenggara Timur,” pungkas Risma.
Masalah stunting memang menjadi salah satu yang menjadi concern Presiden Joko Widodo Presiden bahkan memerintahkan kepada para menteri terkait untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada 2024.
Presiden memprioritaskan 10 provinsi sebagai daerah sasaran program penurunan stunting.
Presiden telah menunjuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai penanggung jawab dan ketua pelaksana dalam penanganan stunting tersebut.
Dalam pelaksanaannya BKKBN akan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, termasuk Kementerian Sosial didalamnya.
Presiden juga meminta agar sosialisasi pencegahan stunting disambungkan dengan program perlindungan sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) dan pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga tidak mampu.
Sebanyak 10 provinsi akan menjadi prioritas daerah dengan prevalensi stunting yang tertinggi, yakni NTT, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
Presiden menginginkan, Mendagri dan para gubernur bisa menyampaikan tujuan program agar para kepala daerah bisa fokus menyiapkan berbagai rencana kerja untuk menurunkan angka stunting di daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hingga tahun 2024, Pemerintah menargetkan angka stunting turun dari 27,6% menjadi 14%.
