.webp)
SuaraPemerintah.ID –Â Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berhasil menduduki peringkat ke 6 se-Jawa Tengah sebagai pemerintah daerah yang melaksanakan digitalisasi transaksi keuangan berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) yang ditetapkan Bank Indonesia.
Hal ini membuat Pemkab Blora meraih predikat ‘Kabupaten Digital’ di bawah Pemprov Jateng, Sragen, Karanganyar, Brebes, dan Pekalongan.
Hal ini dipaparkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah, Pribadi Santoso saat rapat koordinasi bersama dengan Bupati Blora H. Arief Rohman, di Ruang Rapat Lantai 8 Gedung Perwakilan BI Jawa Tengah, Kamis (16/9/21).
Pihaknya memberikan apresiasi atas komitmen keseriusan Pemkab Blora dalam rangka mendorong digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah.
“Jadi indeks elektronifikasinya Blora itu rangking 6, kalau rangking itu berarti sudah masuk predikat digital. Kalau dari sisi digital sudah baik, kesadaran dari masyarakatnya menurut hemat saya juga sudah sangat mendukung, tinggal nanti memperluas saja,” tuturnya.
Dalam hal ini, dia menjelaskan, berdasarkan asesmen IETPD di Jawa Tengah, sebanyak 13 pemda masuk dalam kategori digital, 22 pemda masuk kategori maju dan 1 pemda yang masuk dalam kategori berkembang.
Pihaknya juga berharap dengan adanya digitalisasi transaksi keuangan ini dapat mengoptimalkan penerimaan daerah.
Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah juga mengapresiasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Blora yang semakin meningkat.
Ia mengatakan, di Blora QRIS nya pertumbuhanya cukup tinggi 172 persen (yoy), perkembangan transaksi QRIS di Blora ini cukup menggembirakan.
“Terima kasih Pak Bupati atas peranan Pemda dalam rangka elektronifikasi transaksi keuangan daerah dari sisi pengeluaran dan penerimaan, kalau melihat data ini menurut saya sangat bagus dan bisa dioptimalkan,” katanya.
Sesuai dengan data yang dikatakan, per Juni 2021 diperoleh informasi saat ini 100 persen transaksi belanja Pemda di Kab. Blora dengan menerapkan sistem non tunai, kemudian untuk transaksi pendapatan Pemda saat ini sebanyak 23 dari total 31 penerimaan daerah telah menerapkan non tunai.
Sementara, pada 3 September 2021 terjadi pertumbuhan merchant QRIS di Blora sebanyak 7.766 merchant, sehingga jumlah merchant sebanyak 12.047.
Dalam kesempatan ini, Bupati Arief Rohman bersama rombongan mendiskusikan mengani pengendalian inflasi, digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan inovasi pemberdayaan ekonomi daerah dengan Perwakilan BI Jawa Tengah. Sekaligus Pemkab Blora menerima arahan dan masukan mengenai hal tersebut.
Bupati Blora menyambut baik capaian ini, meski demikian digitalisasi transaksi keuangan Pemda akan terus didorong agar dapat terlaksana secara optimal sesuai arah kebijakan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, Blora berhasil peringkat 6 di Jawa Tengah sebagai kabupaten/kota pelaksana digitalisasi transaksi keuangan daerah, sehingga Blora mampu masuk kategori digital. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi,” kata dia.
Bupati mengungkapkan bahwa Kabupaten Blora telah memiliki Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang di antaranya untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam rangka tata kelola keuangan yang lebih baik serta meningkatkan potensi penerimaan Pemda.
“Terkait tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD, kita sudah ada SK Bupati tentang hal tersebut. TP2DD di Blora sudah menyusun program 2021 dan sedang kita susun Perbup dan roadmap digitalisasi daerah utuk 5 tahun kedepan,” jelasnya.
Disampaikannya, dengan digitalisasi ini, Pemkab Blora juga meminta arahan dan dukungan dari BI agar dapat mewujudkan inklusi keuangan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Bupati juga berharap adanya masukan arahan dan dukungan dari BI dalam rangka pengendalian inflasi di daerah serta terkait inovasi pemberdayaan ekonomi daerah.
Hadir dalam rapat tersebut Deputi Perwakilan BI Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Kab. Blora, Kepala BPPKAD, Kepala Bappeda, Kabag Perekonomian Setda.
