.webp)
SuaraPemerintah.ID – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengawali aktivitasnya saat berkunjung ke Aceh yakni memimpin Rapat Koordinasi mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/11/21).
Dalam kesempatan ini, Wapres berharap Pemerintah Provinsi Aceh segera mengakselerasi program vaksinasi dan penyerapan anggaran dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 dengan segala dampaknya. Kedua program ini menjadi perhatian serius Wapres karena dinilai masih rendah di Provinsi Aceh.
“Persentase yang sudah divaksin dua kali di Provinsi Aceh, paling sedikit dari seluruh provinsi di Sumatera,” kata Wapres.
Lebih lanjut, Wapres Ma’ruf meminta agar Kementerian Kesehatan bersama Pemprov Aceh terus menggali penyebab rendahnya cakupan vaksinasi tersebut, apakah karena keberatan masyarakat, ketersediaan vaksin, atau keterbatasan tenaga medis.
“Vaksin yang ada saat ini aman dari aspek safety, berkhasiat dari aspek efficacy, dan halal, kalaupun ada yang tidak halal tetapi boleh (dengan) bersyarat dari aspek Islam,” paparnya.
Untuk itu, Wapres menyerukan kepada masyarakat Aceh agar tidak ragu berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19.
“Ini bentuk ikhtiar mulia untuk menjaga keselamatan bersama. Ini langkah preventif yang secara agama adalah wajib,” tegasnya.
Selanjutnya, Wapres meminta Pemprov Aceh untuk terus menyediakan layanan, sarana dan prasarana, guna memaksimalkan program vaksinasi.
“TNI dan Polri saya minta memberi dukungan. Para tokoh masyarakat, para ulama, saya berharap memberikan tausiah untuk membangkitkan antusiasme masyarakat dalam vaksinasi,” tutur Wapres.
Penyerapan Anggaran
Hal lain yang menjadi perhatian serius Wapres dalam penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Aceh adalah rendahnya belanja anggaran pemerintah hingga November ini.
“Dalam situasi ekonomi sulit dampak pandemi Covid-19, belanja pemerintah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Oleh karena itu, Wapres meminta Gubernur serta para bupati dan walikota, menjadikan penyerapan anggaran sebagai prioritas pencapaian target di akhir tahun.
“Komunikasi pemerintah Aceh dan DPR Aceh perlu terus ditingkatkan kualitas dan produktivitasnya, demi kesejahteraan rakyat Aceh, apapun kondisi dinamika politik di Aceh saat ini, kepentingan Rakyat Aceh harus menjadi concern bersama,” pungkasnya.
